Transparan  News
28 November 2017

89 Persen Pengembang di Kabupaten Bekasi Belum Serahkan Fasos Fasum

Saut Manullang

TransparanNews, CIKARANG – Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) Kabupaten Bekasi, saat ini mulai memasuki tahapan pembahasan antara eksekutif, legislatif, pengembang dan pihak-pihak terkait lainnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Fasos Fasum, Mulyana Muchtar menyatakan, poin-poin yang akan dimasukan dalam regulasi tersebut adalah penyerahanan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, rumah susun serta perniagaan. “Itu yang akan kita bahas,” ujarnya kepada TransparanNews di ruang rapat, Selasa (28/11/2017).

Terang dia, setiap perumahan, rumah susun ataupun perniagaan, wajib menyerahkan Fasos, Fasum, dan utilitasnya. Selama ini memang belum ada aturannya berbentuk Perda. Maka dari itu, hal tersebut harus diatur. “Cuman aturannya yang selama ini berlaku perumahaan wajib menyerahkan Fasos Fasum saja,” terangnya.

 “Tapi, tata cara penyerahannya belum dibuat. Maka, hal itu harus dibuat. Selama ini aturannya hanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Peraturan Menteri (Permen) Perumahan Rakyat dan lain sebagainya,” sambungnya.

Terkait batasan luas perumahan terkait Fasos Fasumnya akan diputuskan juga dalam regulasi tersebut, beber dia, masih dalam tahap pembahasan. Apakah nantinya diputuskan tahapan luasan, tahapan waktu, ataupun tahapan hunian, itu akan dirumuskan dahulu.

“Ya contohnya dengan sekian luas, dari sekian hektare dengan serah terima. Atau dengan waktu sekian tahun selesai dibangun atau tidak dengan serah terima, atau dengan huniannya. Itu pokoknya akan kita bahas secara spesifik diatur di Perda atau ditambah di dalam ayatnya. Karena tidak ada intervalnya,” bebernya.

Mulyana menambahkan, perumahan yang sudah berdiri 5 tahun lalu ataupun berpuluh tahun lalu, mau tak mau jika regulasi ini telah ditetapkan maka pihak pengembang wajib mentaatinya. “Tapi sebenarnya pengembang juga ada yang sudah menyerahkan Fasos Fasum ini. Dinas pun sebenarnya telah bekerja atas dasar regulasi di atasnya juga,” tambahnya.

Kedepan, tandas dia, setiap pembangunan perumahan, rumah susun serta perniagaan, ada penyerahan secara administrasi dulu. “Jadi sebelum membangun, dalam perizinan ada penyerahan site plane sudah ada letak Fasos dan Fasumnya. Baru dilanjutkan dengan serahterima fisiknya,” tandasnya.

Sementara Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi, Nurdin Muhidin. saat wawancara jumat (24/11) di gedung DPRD mengatakan bahwa pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) Kabupaten Bekasi sekarang ini lagi di perioritaskan karena ini menyankut  kepentingan masyarakat banyak

Menurutnya,bahwa penyerahaan Fasos/Fasum masih memiliki segudang masalah, karena dari 294 pengembang  diseluruh kabupaten Bekasi yang baru menyerahkan Fasos/Fasumnya  sekitar 11 persen (32) perumahan,sisanya yang belum menyerahkan sekitar 89 persen (242) perumahan

“Aturanya hitunganya Fasos/Fasum  60 persen untuk bagunan  dan 40 persen untuk prasarana untilitas  ini harusnya diatur pada saat pelaksaanaan,endingnya harusnya diserahakan kepada Pemda’ Ujarnya

Tapi sekarang masalah yang kami baca di Baperda  89 persen yang belum menyerahakn hal tersebut bukan pekerjaan yang ringan” Ungkpanya

Memang ada pengembang yang sudah menyerahakan namun sisanya sampai kapan.Yang paling ektrim lagi pengembang kabur (telantarkan) sudah bertahun tahun, bagimana nanti membereskanya” Katanya (Nab)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *