Transparan  News
29 November 2017

Dewan Inginkan APBD 2018 Rp6 Triliun

Martinus Nababan
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi H.Daris di ruang Kerjanya selasa (28/11)

TransparanNews, CIKARANG – Peningkatan keuangan daerah utamanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya, Ujar Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi H.Daris di ruang Kerjanya  selasa (28/11).

Daris menilai bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Tim Anggaran Daaerah (TAPD) yakni sebesar Rp,5,7 Triliun sagatlah kecil. DPRD Kabupaten Bekasi meminta untuk tahun 2018 bisa mencapai Rp.6 Triliun, menurutnya potensi asli daerah (PAD) begitu banyak.

”Kabupaten Bekasi itu secara geografis seluas 129 ribuan ha, jadi banyak potensi sumber pad yang bisa dimaksimal, dari segi ekonomi, social dan budaya,”katanya

Dari pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten, Kata Daris tetap berkomitmen APBD pada tahun 2018 sebesar Rp.6 Triliun. Menurut politisi Gerindra ini apabila tidak tercapai kualitas birokrat dan pemangku jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi perlu dipertanyakan.

Daris memaparkan, salah satu sumber PAD dari pajak perizinan, retribusi perizinan. Selain itu dari sector retribusi parkir dan pasar, dan pasar modern terus berkembang.”Kalau APBD pada tahun 2018 masih di bawah Rp.6 Triliun sama saja tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah diparipurnakan,”ujarnya.

Selain itu kata Daris, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak peka pada regulasi yang menjadi landasan untuk menarik sumber PAD. ”Contohnya retribusi pasar, parkir itu juga harus diperbaharui, dan retribusi IMB juga harus ditinggikan. Jadi dari beberapa sector tersebut juga bisa sebagai potensi pad,” ulasnya.

Terpisah Wakil Ketua I DPRD Jejen Sayuti mengatakan, seharusnya dengan kondisi dunia perdagangan dan jasa terus berkembang pesat di Kabupaten Bekasi. Ia berpendapat APBD Kabupaten Bekasi sudah harus mencapai sekitar Rp.7 Triliunan.

Kata Politisi PDI Perjuangan ini, semangat para pemangku jabatan dan birokrat yang bertugas harus lebih semangat lagi dalam bekerja. ”Potensi yang ada itu banyak, tinggal bagaimana kinerjanya saja,” paparnya.

Selain itu sambung Jejen, dengan memanfaatkan regulasi yang ada sebagai landasan pemungutan dan pengambilan retribusi serta pendapatan daerah sudah cukup lumayan. ”Saat ini yang ditargetkan dari setiap potensi sebagai sumber pendapatan selalu rendah. Jadi wajar saja kalau mudah tercapai, orang targetnya rendah,”tuturnya. (Nab)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *