Transparan  News
29 November 2017

Inspektorat, Anggaran Miliaran Penataan Persimpangan Tidak Perlu Diriksus

Saut Manullang

TransparanNews, BEKASI – Kepala Inspektorat Kota Bekasi Widodo menyangkal adanya masalah dengan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi yang menjadi sorotan publik.

” Untuk meriksus suatu persoalan di SKPD harus ada dasarnya, juga harus ada perintah Walikota,”ujar Widodo Kepala Inspektorat Kota Bekasi di lantai 1 Aula Nonon Shontanie Rabu(29/11).

Pemberitaan sebelumnya,berdasarkan informasi katalog LPSE Kota Bekasi bahwa pekerjaan kegiatan penataan simpang se-Kota Bekasi tersebut masuk dalam APBD tahun 2016 dengan anggaran miliaran rupiah.

“Kegiatan tersebut memang benar. Kegiatan penataan simpang terdiri dari beberapa titik. Diantaranya, ada di tol timur dan juga ada di Rawa Panjang,”ujar Subroto Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Kota Bekasi Jawa Barat.

Proyek penataan simpang ada yang lelang, ada yang rutin pemeliharaan. Kalau gak salah 7 atau 8 simpang,jelas Subroto.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk proyek penataan simpang di tol timur itu dilelang, dan anggarannya miliaran rupiah. Kemudian bentuk pekerjaanya adalah pelebaran jalan sebelah kiri arah jakarta, itu yang besar. Sementara untuk penataan simpang yang lainnya hanya merapihkan aspal dan itu tidak besar.

“Pekerjaan hanya beberapa titik dan anggaran yang sudah tersedia kurang. Contohnya ada simpang Kranji belum kita bisa tangani, simpang Ratna, simpang itu semua belum bisa ditangani karena kurang anggaranya,” beber dia.

“Kalau simpang yang kita kerjakan biasanya lekuknya saja R nya sama perbaikan sekitar simpang, karena kalau ada kerusakan disimpang memperlambat laju kendaraan. Tujuanya memperlancar kendaraan,” sambung Kabid Bina Marga.

Menurutnya, untuk pelaksanaanya sampai saat ini belum selesai masih berjalan, kemungkinan selesai awal Desember.

Sedangkan, mengenai judul kegiatan LPSE penataan simpang se-Kota Bekasi, dirinya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan penataan secara keseluruhan. Melainkan hanya penataan simpang tol timur.

Sementara berdasarkan pantauan TransparanNews, salah satu lokasi kegiatan yang ada di tol timur terlihat biasa-biasa saja. Sementara untuk pekerjaan penataan simpang tol timur, pihak Dinas PUPR menganggarkan senilai milyaran rupiah. Dan nilai anggaran tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai penataan simpang yang lainnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Tri Adhianto mengungkapkan, total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pelebaran dan penataan akses simpang pintu masuk tol Bekasi Timur sebesar Rp 5 miliar.

“Itu kan sudah dihitung sesuai spek, karena itu standart jalan tol. Jadi, itu gak kemahalan lah,” katanya kepada TransparanNews,usai rapat di gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (8/11/17).

Tri menuturkan, besaran anggaran itu disebabkan karena kondisi jalan itu awalnya agak dalam dan kondisi tanahnya juga miring.

“Tadinya tanah (milik jasa marga-red) itu posisinya miring, pasalnya lahan itu jelong (cekung-red), maka nguruknya dalam. tapi kalau panjang jalan yang dikerjakan saya belum tahu,” ucapnya.

Menurutnya, anggaran yang Rp 5 miliar itu sudah sesuai. kalau masalah berapa kedalaman dan panjang pekerjaan itu dirinya belum mengetahui.

“Yang jelas menurut saya anggaran itu sudah sesuai, karena disitu ada konsultan pengawas dan konsultan perencanaan,” kata dia.

Tri juga menjelaskan untuk pekerjaan tersebut pihaknya sudah mendapat izin dari Kementerian PU, “Terus terang untuk mendapatkan izinnya itu susah,” tutupnya. (Saut)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *