Transparan  News
20 Mei 2019

Oknum PJR TOL Jakarta- Cikampek Diduga Melanggar KUHAP

Anto Baho

TransparanNews, BEKASI – Polisi Jalan Raya (PJR) Tol Jakarta Cikampek, Brigka (Pol) Suyoto cukup piawai menggunakan buku tilang. Sekecil apa pun pelanggaran tersangka tindak pidana ringan di jalan raya, bagi Brigka Suyoto haruslah ditilang, tanpa memperhatikan azas pertimbangan yang patut mendapat toleransi. Kekuasaan menindak pelanggar lalu lintas yang dimilikinya tidak lagi mengedepankan rasa humanis dan alasan pembenaran yang disampaikan tersangka untuk meminta toleransi. Buku tilang yang dimilikinya menjadi senjata ampuh mencari kesalahan tersangka tipiring untuk ditindak langsung (Tilang) di tempat kejadian perkara (TKP).

Demikian dikeluhkan tersangka tipiring, M. Aritonang (57 thn) menuturkan sikap Brigka (Pol) Suyoto saat bertugas di gerbang TOL Bekasi Barat, Kota Bekasi Jumat (17/5) sekira pukul 8.30 Wib yang tidak mempertimbangkan alasan yang disampaikannya. Peraturan Genap Ganjil di jalan Tol Jakarta – Cikampek awal mulanya Brigka Suyoto menghentikan lajunya kendaraan tersangka ketika sudah membayar uang Tol. Kendaraan yang dikemudikan tersangka pada tanggal Ganjil tersebut seharusnya menggunakan Plat nomor Polisi Ganjil. Namun karena pengendara harus melayat adiknya yang disemayamkan di Rumah Duka Gereja HKBP Taman Mini Indomesia Indah, dia mengaku belum sempat mengganti nomor polisi kendaraannya yang sudah dimutasi dari plat nomor B-66-PU menjadi nomor polisi, sembari menunjukkan plat nomor polisi Ganjil B-2413-JAJ yang belum sempat diganti dari No Pol lama, tersangka mengaku terus menyakinkan Brigka (Pol) Suyoto, namun Brigka Suyoto kekeh menyebut salah karena yang terpasang adalah plat lama dan genap. Padahal dia sudah mencocokan Plat nomor polisi yang terpasang itu dengan STNK memang benar sudah berobah dari No Pol B-66-PU menjadi Ganjil, yakni B-2413-JAJ sesuai tanggal pada hari itu. Tersangka tipiring bukannya mendapat sedikit toleransi, walau sudah menjelaskan dirinya terburu-buru hendak melayat adiknya yang meninggal dan disemayamkan di Rumah Duka Gereja HKBP TMII.

“Tidak menghiraukan apa pun penjelasan saya, Brigka Suyoto justru lagi-lagi nyari kesalahan dengan meminta SIM (Surat Ijin Mengemudi). Merasa tidak ada masalah, saya pun menyerahkan SIM tanpa saya sadari ternyata masa berlakukanya sudah mati 1 hari. Urusan pun akhirnya semakin panjang”, ujar Aritonang seraya menceritakan perasaaannya yang sedang gunda gulana saat kejadian itu karena harus buru-buru hendak melayat adiknya yang hari itu akan dimakamkan di TPU Pondokranggon.

Gondoknya lagi lanjut tersangka warga Bekasi ini, Brigka Suyoto bukannya langsung memberitahu masa berlaku SIM tersebut sudah mati. Dengan gaya seorang petugas, dia balik bertanya bagaikan terhadap anak TK, “sekarang tanggal berapa”, oleh tersangka mengaku menjawab tanggal 17. Brigka Suyoto kata tersangka kembali bertanya, “Ini masa berlaku SIM kamu tanggal berapa” sambil menyerahkan SIM tersebut kepada tersangka. Tersangka yang mengaku berusia 57 thn ini pun baru menyadari masa berlaku SIMnya telah habis dan berakhir (15/5/2019), sementara kejadian (17/5/2019).

Setelah makan waktu panjang lanjut tersangka warga Kel. Setia Mekar, Tambun Selatan, Kab. Bekasi ini, Brigka (Pol) Suyoto pun menilangnya dengan pasal 281 ayat (1) atau tidak memiliki SIM, dan barang bukti (BB) yang disita adalah STNK kendaraan nomor polisi B- sesuai plat nomor yang belum terpasang. “Silahkan tanda tangan, saya bikin hanya satu pasal ujar Brigka Suyoto sambil menyodorkan berkas tilang biru”, ujar Aritonang menuturkan percakapannya dengan Brigka Suyoto di TKP pintu Tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jumat (17/5) tersebut.

Awalnya lanjut tersangka, dia mengira sidang perkara tipiring itu akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Kota, karena Locus/tempat kejadian perkara (TKP) berada di wilayah hukum Kota Bekasi, ternyata didalam berkas tilang tertera agar tersangka menghadap ke pengadilan negeri Jakarta Timur (16/6), atau satu (1) biulan kemudian sejak ditilang (17/5).

Membaca dan memperhatikan sper waktu sidang 1 bulan kemudian, tersangka mengaku harap-harap cemas BB berupa STNK miliknya yang disita Polisi bisa hilang karena terlalu lama. Tersangka pun mengaku curiga dan bertanya-tanya dalam hati, apa motif Brigka (Pol) Suyoto membuat sper waktu begitu lama agar mendapat penetapan dari hakim. “Apakah tenggang waktu penyitaan STNK itu tidak melanggar KUHAP tentang pengajuan perkara Tindak Pidana Ringan. Begitu juga mengenai Locus delicti (TKP) yang berada di Kota Bekasi, mengapa penetapan pengadilannya di Jakarta Timur”, ujar warga Bekasi ini seraya menyebut Brigka Suyoto nampaknya sengaja mempersulit dirinya jauh dari Bekasi ke Jakarta Timur, tanpa motiv yang jelas.

Menurut Aritonang, dalam kejadian tanggal (17/5) sekira pukul 8.30 WIB di pintu TOL Bekasi Barat, Kota Bekasi ini, minimal ada dua indikasi pelanggaran terhadap kitap undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) oleh Brigka (Pol) Suyoto dalam menerapkan sanksi hukum (Menilang). Pertama, tenggang waktu pengambilan barang bukti terindikasi melanggar ketentuan penanganan tindak pidana ringan (TIPIRING) karena makan waktu 1 bulan. Kedua, Locus delicti (TKP) wilayah hukum PN Kota Bekasi, namun berkas perkaranya/penetapan di PN Jakarta Timur, dan eksekutornya Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Tindakan Brigka (Pol) Suyoto juga menurut tersangka tidak mencerminkan sikap pelayanan dan pembinaan. Wilayah tugas juga terindikasi kurang koordinasi antara PJR jalan Tol dengan Polisi Lalu Lintas dimasing-masing daerah, seperti wilayah hukum gerbang TOL Bekasi Kota, gerbang TOL Kabupaten Bekasi, dan gerbang TOL yang diberlakukan sistem genap ganjil. Gerbang Tol itu sebaiknya dijaga Polantas dari wilayah hukum masing-masing daerah itu agar jangan terkesan terjadi penyerobotan wilayah. Sehingga hak dan kewajiban tersangka juga tidak dipersulit.

“Tindakan PJR tersebut sangat mengganggu saya karena harus jauh-jauh ke Kejari Jakarta Timur untuk mengambil BB, padahal, saya ditilang di Kota Bekasi. Apakah untuk tindak pidana ringan (pelanggaran lalu-lintas) tidak berlaku KUHAP. Kalau berlaku, mengapa tempat kejadian perkara (TKP) berada di Kota Bekasi, tetapi penetapan denda di PN Jakarta Timur,” ujar Aritonang seraya menyebut penerapan hukum oleh Brigka (Pol) Suyoto mencerminkan terjadi kesemrawutan. (Red)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *