Transparan  News
29 November 2017

Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017 Upaya Wujudkan Pemimpin yang Legitimasi dan amanah di Pemilu 2019

Saut Manullang

TransparanNews, KOTA BEKASI – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kota Bekasi menggelar kegiatan Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Persiapan Pemilu Serentak 2018 serta Persiapan Pemilu 2019 di Hotel Merapi Merbabu, Bekasi Timur, Selasa(28/11/2017).

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti puluhan peserta dari perwakilan Partai , Stake holder, Kejari, Kodim,  perwakilan anggota DPRD Komisi 1 dengan tiga nara sumber Ray Rangkuti, Endang Sulastri, dan Fery Kurnia Rizkyansyah.

“Semua elemen masyarakat terutama partai politik diminta untuk menjaga kualitas pemilihan umum (Pemilu) 2019. Karena, Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, hal ini disampaikan komisioner  KPU Kota Bekasi Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat,” Nurul Sumaherni kepada Transparan News.

“Sosialisasi ini diharapkan agar stake holder dan partai politik paham tentang UU ini karena UU ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden,” ujar Nurul.

Pemahaman tentang isi dan pelaksanaan UU. No. 7 Tahun 2017 ini karena merupakan penggabungan UU penyelenggaraan pilpres, penyelenggaraan Pileg, dan penyelenggaraan pemilu sehingga penting bagi partai sebagai peserta pemilu, lanjut Nurul.

Pemilu 2019 diharapkan bisa menghasilkan pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah. Sehingga perlu adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UU ini, menurut Nurul memiliki nilai yang sangat strategis dan penting, mengingat sudah dekatnya pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019. Karena itu, kualitas pemilu bergantung pada sejauh mana undang-undang ini disosialisasikan dengan baik kepada penyelenggara pemilu dan stake holder terkait lainnya,” ujarnya.

Sehingga kata Nurul, proses demokratisasi dapat tetap berlangsung melalui Pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga.

Pemilu akan datang nanti, lanjut Nurul, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu saja. Namun harus didukung seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan,” tegasnya.(Saut/Cris)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *