Transparan  News
9 Agustus 2018

Terkait Defisit, Kepala BPKAD Kota Bekasi Hindari Wartawan

Anto Baho

TransparanNews, BEKASI – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Supandi Budiman menghindar dari wartawan serta tidak bersedia memberikan keterangan terkait defisit anggaran kota bekasi yang diperkirakan mencapai Rp.800 Miliar.

Saat beberapa wartawan menunggu di depan kantornya, Kamis (9/8) salah satu staf mengatakan bahwa masih ada tamu, namun ketika ditungguin ternyata Kepala BPKAD sudah meninggalkan ruangan melalui pintu “rahasia” agar tidak terlihat oleh wartawan.

Berdasarkan informasi yang diterima transparannews.com dari beberapa kontraktor bahwa saat pengurusan pencairan dana pihak ketiga ditolak dengan alasan defisit anggaran sehingga SPM (Surat Perintah Membayar) yang diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dikembalikan. oleh bagian keuangan daerah.

Sementara itu, menurut Kepala Badan Perencanaan Daerah, Ir Koswara Hanafi, bahwa terkait defisit anggaran sudah dibahas di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Menyelesaikan soal anggaran ini banyak persoalan dan proses pembahasannyan sedang berjalan,” ujar Koswara kepada transparannews.com saat ditemui diruangannya, Rabu (8/8).

Dikatakannya, penyebab terjadinya difisit anggaran di kota bekasi disebabkan beberapa faktor, antara lain pendapatan tidak sesuai target, pos belanja yang belum selesai harus dianggarkan kembali dan sisa anggaran tahun lalu serta kondisi-kondisi pendapatan yang tidak tercapai.

“Banyak teknisnya yang harus dibicarakan, penyelesaiannya seperti apa. Secara teknis ada tahapan atau proses,” ungkap Koswara.

Selain itu, Kepala Bappeda menjelaskan, adanya pos belanja seperti Kartu Sehat (KS) yang tidak bisa direncanakan secara pasti dari awal.

“Kalau Kartu Sehat rimbesnya banyak. Awalnya kapasitas anggaran sudah ditentukan, ternyata di aplikasinya pembayaran lebih, ada kekurangan bukan pada posisi diperencanaan yang merencanakan tapi animo masyarakat tinggi,” jelasnya.

Katanya, semua sudah direncanakan dari awal, untuk TKK (Tenaga Kerja Kontrak) dan Kartu Sehat sudah ditentukan nilai anggarannya.

“Kalau perencanaan untuk TKK dari sisi personalnya itu diluar pokda, tapi sisi anggarannya sudah direncanakan,” kata Kepala Bappeda.

Lanjutnya, berbicara soal APBD, itu adalah produk politis bukan hanya sisi kajian teknis.

“Politisnya harus sinkron, Bappeda hanya buat kajian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Tapi setelah menjadi KUA-PPAS ranahnya sudah politis yaitu persetujuan anggota dewan,” ucapnya. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *