Transparan  News

Hukum

Dalam Dupliknya Tergugat Akui Sebagian Hak Milik Penggugat

TransparanNews, GUNUNGSITOLI – CZ tergugat dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2020/PN Gst; dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam dupliknya mengakui sebagian tanah milik penggugat yang dijadikan jalan dan dibangun secara permanen tepat didepan rumah penggugat adalah benar milik penggugat. Sudirman Telaumbanua sebagai Penggugat kepada wartawan saat ditemui dirumahnya di Gang Maufa Desa Onozitoli Sifaoroasi Kota Gunungsitoli,

Merekam Payudara Pelanggan Via CCTV, Pegawai Starbuck Ditangkap Polisi

TransparanNews, JAKARTA – Polres Metro Jakarta Utara meningkatkan status DD (22), eks pegawai Starbuck di kasus mengintip payudara pelanggan via CCTV. D saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Ja Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto menjelaskan, dari hasil penyelidikan, pihaknya menduga ada sebuah tindak pidana yang terjadi terkait kejadian mengintip

OTT Bupati Kutai Timur, IPW Apresiasi Kinerja KPK

TransparanNews, JAKARTA – Ind Police Watch (IPW) mengapresiasi Kinerja KPK pimpinan Komjen Firli Bahuri, setelah tim gabungan penyelidik dan penyidik anti rasuha itu kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menangkap beberapa orang, termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar. IPW menilai, OTT ini sekaligus menjawab keraguan segelintir orang atas kinerja Firli sebagai jenderal polisi dalam memimpin

Kabareskrim Imbau Nelayan dan Warga Pesisir Pantai Tak Terpedaya Jaringan Narkoba Internasional

TransparanNews, JAKARTA – Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengimbau para nelayan dan warga di pesisir tidak terpedaya dan tertipu tawaran para pengedar narkoba jaringan internasional dalam menyelundupkan narkoba ke Indonesia lewat jalur laut Sebab dalam beberapa kasus terakhir, diketahui para pengedar narkoba jenis sabu, menggunakan kapal nelayan Indonesia dengan menyewanya untuk

Jeni : Usulan Perda tentang Kerjasama Pihak Ketiga Hanya Membuang Anggaran

TransparanNews, BEKASI – Terkait rencana Pemkot Bekasi yang mengusulkan pembuatan Perda baru tentang penyelenggaraan kerjasama daerah dinilai hanya membuang anggaran saja. Hal itu dikatakan Praktisi hukum yang juga Ketua Pusat Studi Hukum dan Advokasi Bhgasasi, Jeni Basauli, SH, Kamis, (2/7/2020). Jeni menilai, Perda (Peraturan Daerah) No 6 Tahun 2012 yang sudah ada sudah cukup jika

Dirjenpas bersama Kapalapas Anak dan Wanita Tangerang Digugat Melaui Praperadilan

TransparanNews, JAKARTA – Dirjenpas Kemenkumhan Irjen Pol Reinhard Silitonga bersama Kalapas Anak dan Wanita Tangerang Prihartati, S.Sos digugat melalui Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait penahanan Esih Sukaesih tahanan Lapas Anak dan Wanita Tangerang. “Sesuai Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang pra peradilan sejatinya dilaksanakan berdasarkan registrasi perkara bernomor

Para Menteri Harus Berani Minta Maaf

TransparanNews, JAKARTA – Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo sengaja memberikan waktu 10 hari kepada para menteri-menterinya untuk intropeksi diri. “Saya berpendapat Presiden memberikan rentang waktu dulu 10 hari. Namun, selama 10 hari ini tidak ada terobosan dari Menteri,” katanya kepada transparannews.com, (30/6). Kemudian katanya, ketika

Ditreskrimum Polda Metro Jaya Buru 8 DPO kelompok Jhon Kei

TransparanNews, JAKARTA – Resmob dan Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus kepemilikan senjata api dan soft gun tanpa ijin kelompok John Kei yang melakukan penganiayaan terhadap Kelompok Nus Kei. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Calvijn Simanjuntak mengatakan dari pendalaman dan penyelidikan sedikitnya diduga ada 47 tersangka dalam kasus perencanaan dan

IPW Berharap, Jaksa Agung Menjadi Prioritas Reshuffel Pemerintahan Jokowi

TransparanNews, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin harus menjadi prioritas direshuffle oleh Jokowi dalam rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan presiden dalam waktu dekat. Alasannya, IPW menilai Jaksa Agung sudah mengangkangi hukum, tidak patuh hukum, dan tidak memberi kepastian hukum dalam kasus pembunuhan di Bengkulu yang diduga dilakukan Novel Baswedan.

Oknum Pejabat Kejagung Diduga Terbitkan Surat Palsu Panggil Saksi

TransparanNews, JAKARTA – Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Indonesia Berdaya (LSM-RIB) telah menyurati Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait, adanya dugaan pemalsuan surat panggilan alias bodong yang dikeluarkan oleh oknum penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Namun, pihak Kejagung RI belum memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan, Senin (29/6). Bahkan, guna mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat, transparannews.com dan