Transparan  News

Politik

Bawaslu Kepulauan Seribu Ajak Semua Elemen Ikut Awasi Pemilu 2019

TransparanNews, JAKARTA – Bawaslu Kepulauan Seribu melakukan sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Hotel Orchardz, Jalan Industri Raya, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.  Sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif ini diikuti mahasiswa, organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

DPD RI Undang Calon DOB Se Indonesia Kumpul di Jakarta, Berlanjut dengan Aksi Besar

TransparanNews, JAKARTA – DPD RI melalui Komite I akan memanggil dan mengundang seluruhcalon Daerah Otonomi Baru (DOB) ke Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPR RI di Komplek Parlemen Senayan pada 24 September 2018 mendatang. Undangan tersebut juga terkait konsolidasi Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkonas DOB Se Indonesia) dengan DPD RI di

KPU Kota Gunungsitoli Umumkan DCT Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Pemilu 2019

TransparanNews, GUNUNGSITOLI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Sumatera Utara. Jumat (21/09/2018) mengumumkan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD setempat untuk Pemilu 2019. Pengumuman DCT berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 20

Rapat Pleno Penetapan DCT Dilaksanakan KPU Kota Gunungsitoli

TransparanNews, GUNUNGSITOLI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) laksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)  anggota DPRD Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Kamis, (20/9) bertempat di Grand Kartika Gunungsitoli Sumatera Utara. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Erianto Polem menyampaikan, tanggungjawab dan tantangan pada tahapan Pemilu Tahun 2019 cukup besar untuk dihadapi.

Bawaslu Kota Bekasi, Kampaye Sebelum DCT Itu Pelanggaran

TransparanNews, BEKASI – Daftar Calon Tetap (DCT ) Bacaleg 2019 tinggal beberapa hari lagi diumumkan KPU Kota Bekasi(23/09), namun beberapa Bacaleg sudah berani melanggar aturan dengan berkampanye sebelum waktunya. Para Bacaleg seolah menantang penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Beberapa Bacaleg itu memasang foto diri lengkap dengan logo partai dan nomor urut. “Itu jelas pelanggaran,

Polres Labuhanbatu Dukung Deklarasi Pemilu Damai 2019

TransparanNews, LABUHANBATU – Polres Labuhan Batu mendukung deklarasi pemilu damai 2019 yang berlangsung di Jalan MH Thamrin, Rantau Prapat, Rabu, (19/9). Deklarasi pemilu damai 2019 dengan tema “aman, damai dan sejuk” ini dimotori dari unsur masyarakat, ormas, ulama dan instansi pemerintah serta didukung oleh kepolisian dan TNI.  Saat acara deklarasi, Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang,

Belum Jadi Anggota Dewan Sudah Arogan Terhadap Wartawan

TransparanNews, MEDAN – Surianto alias Butong calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang diusung Partai Gerindra daerah daerah pemilihan Medan Marelan menunjukkan sikap arogan terhadap wartawan. Sikap arogan yang ditunjukkan Butong dengan cara mengusir wartawan pada saat acara peresmian rumah pemenangan Prabowo-Sandi yang berlangsung di Medan Marelan, Minggu, (15/9). “Ngapain datang, siapa

Peresmian Rumah Pemenangan Prabowo-Sandi Diwarnai Kericuhan

TransparanNews, MEDAN -Kegiatan peresmian rumah pemenangan Kampung Gerindra Marelan diwarnai kericuhan dari para omak-omak (ibu-ibu) yang tak kebagian jatah nasi dan uang transport, Minggu, (16/09/2018). Semula kegiatan diawali dengan mengiringi calon wakil Presiden Sandiaga Uno naik becak menuju ke lokasi rumah pemenangan Kampung Gerindra di jalan Kapten Rahmad Buddin Gang Jagung Kelurahan Terjun Kecamatan Medan

Polemik Tentang Defisit APBD Kota Bekasi adalah Potensi

TransparanNews, BEKASI – “APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) adalah darah dan energi berjalannya organisasi pemerintahan, siklus APBD setiap tahunnya sudah diatur sedemikian rupa untuk menghindari kejahatan anggaran baik dari kebijakan, program ataupun kegiatan yang melanggar prinsip akuntabilitas kinerja dan keuangan. Betul APBD adalah produk politik karena mulai dari proses perencanaan, penganggaran dan penetapannya sudah diatur proses integrasi politiknya. Namun dalam eksekusi sepenuhnya