Transparan  News

Politik

Pakar : Pendekatan Resolusi, Pemberantasan Korupsi Akan Lebih Permanen

TransparanNews, JAKARTA – “Solutif mana, Manajemen atau Resolusi Pemberantasan Korupsi?. Saya bersama teman-teman melakukan diskusi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang diselenggarkan oleh Lembaga EmrusCorner dan menyimpulkan beberapa kesimpulan,” ungkap Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing dalam releasenya, Selasa (20/1/20). Adapun kesimpulan dalam diskusi tersebut, menurut Emrus antara lain, PEMBERANTASAN korupsi yang dilakukan di Indonesia lebih menekankan

Wacana Pembentukan Pansus Banjir Terus Bergulir

TransparanNews, JAKARTA – Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) banjir terus bergulir di DPRD DKI Jakarta. Bermula ketika sejumlah anggota DPRD DKI yakni Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim, Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana, Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino, dan Anggota fraksi PSI

OTT Komisioner KPU di Tengah Praktek Kejahatan Komunikasi

TransparanNews, JAKARTA – Seperti kejahatan ekonomi, kejahatan politik dan kejahatan hukum, dalam fenomena pembicaraan bisa terjadi kejahatan komunikasi dengan menggunakan pilihan diksi atau simbol tertentu untuk makna tertentu yang terkait dengan suatu tindakan kejahatan tertentu, seperti perilaku suap (koruptif) yang diduga dilakukan WS, komisioner KPU. Hal itu dikatakan Emrus Sihombing dalam releasenya, Selasa (14/1/20) di Jakarta.

Bupati Nias Mengharapkan DPRD Melanjutkan Pembahasan Ranperda

TransparanNews, NIAS – Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Nias untuk menyampaikan Nota Penjelasan atas Ranperda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Senin (13/1/20), bertempat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Nias. Turut hadir Pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Nias, Wakil Bupati Nias, Sekda Kabupaten Nias, Staf Ahli Bupati,

Pakar : Segerakan e-KTP dan Bubarkan KPU

TransparanNews, JAKARTA – Pakar Komunikasi Pokitik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing, MBA menilai sebaiknya disegerakan pemberlakuan e-KTP dalam dalam pelaksanaan Pemilu dan membubarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Persoalan “cawe-cawe” di KPU Pusat dan KPU Daerah, saya berhipotesa, tidak akan berhenti sepanjang negeri ini tidak melakukan e-voting dengan menggunakan E-KTP dalam semua aktivitas kepemiluan kita,

Pengamat: Kasus Suap Harun Pengaruhi Elektabilitas PDIP pada Pilkada 2020

TransparanNews, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019 hingga 2024 yang dilakukan oleh caleg PDI Perjuangan Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan akan berdampak terhadap elektabilitas partai berlambang banteng itu pada Pilkada 2020. “Saya kira besar atau

“Tim KPK Gagal Geledah Kantor PDIP”? Pengamat : Perlu Klarifikasi

TransparanNews, JAKARTA – Beredar isu Tim KPK gagal menggeledah kantor DPP PDIP pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI). Menanggapi hal itu, pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai perlu dilakukan klarifikasi baik itu dari PDIP maupun KPK agar tidak menjadi pro-kontra dan rentan digoreng oknum-oknum tertentu.

DR. dr. Gilbert Simanjuntak, SP.M(K) : Stop Politisasi Banjir

TransparanNews, JAKARTA – “Anies sebaiknya fokus kerja daripada sibuk pencitraan. Ini baru awal, musim hujan masih lama jadi yang dibutuhkan dari Anies sebagai gubernur adalah kebijakan bukan kerja bakti,” demikian dikatakan DR. dr. Gilbert Simanjuntak, SP.M(K), anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, di ruang kerjanya di Kebon Sirih. Gilbert menyoroti hal tersebut terkait berbagai

Pengamat : ICW Sudah Melampaui Batas Kewajaran

TransparanNews, JAKARTA –  Beberapa media online terkemuka di tanah air mengutip pandangan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terkesan sangat prematur, terburu-buru dan emosional. Dimana, menurut ICW, Firli Cs adalah pimpinan KPK paling buruk sepanjang sejarah. Bahkan ICW juga menilai bahwa, ini tahun kehancuran bagi KPK, yang benar-benar disponsori oleh Istana atau Presiden Jokowi dan anggota