Transparan  News
24 Februari 2019

Wakil Bupati Nias : Tuntaskan Target Pembangunan yang Belum Tercapai

Anto Baho

TransparanNews, NIAS – Forum perangkat daerah bidang kesehatan menyempurnakan Rancangan Rencana kerja perangkat daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan di gedung salak madu, Rabu (20/02/2019).

Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH. MH, dalam arahan dan bimbingannya menyampaikan, bahwa RKPD Tahun 2020 merupakan RKPD ke-empat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2016-2021.

Dimana kedudukan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2020 tersebut memiliki arti yang sangat strategis untuk memastikan dan capaian pembangunan yang di laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang di lakukan pemerintah daerah serta mensinergikan capaian pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi.

“Rencana kerja pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020 yaitu pembangunan manusia, dan harapan kita dapat menuntaskan target pembangunan yang belum tercapai. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peleyanan masalah gangguan pertumbuhan pada anak (stunting) di mana berdasarkan hasil pemantauan status gizi kementerian kesehatan RI Tahun 2017 angka stunting secara nasional berada di level 29, 6%, dan yang perlu mendapat perhatian lebih adalah peningkatan pelayanan puskesmas dan jaringannya”, jelas Wakil Bupati.

Dilanjutkannya, bahwa  pembangunan gedung baru RSUD Gunungsitoli, pemberdayaan ekonomi-ekonomi kemasyarakatan pemanfaat dana desa, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pemberian beasiswa kepada siswa SD/SMP yang berprestasi,  berkurangnya jumlah terisolir yang tidak dapat di jangkau kendaraan roda empat,  pembangunan infrastruktur jalan di wilayah sojiona, perataan kawasan ibu kota serta pembangunan sarana dan prasarana pemerintah.

Secara khusus yang perlu mendapat perhatian dalam forum bidang kesehatan ini adalah perataan pembangunan kesehatan melalui peningkatan perilaku,  mandiri masyarakat serta upaya pronotif dan proventif, Pengelarasan anggaran untuk masyarakat miskin yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat membangun rumah sakit umum daerah kelas D,  pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan serta pengembangan apalagi untuk yang memberi pelayanan secara elektronik khususnya bidang kesehatan.

“Dalam upaya mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik perlu di susun suatu regulasi yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, dan kita berharap agar regulasi daerah ini di susun dengan menerapkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan,  kesinambungan, keterukunan serta ketepatan sasaran”, ucapnya.(Hatoli Lase/W-1)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *