Transparan  News
6 November 2018

Bagian Pertama : Dugaan Jual Beli Proyek pada Dinas BMSDA Kota Bekasi

Anto Baho

TransparanNews, BEKASI – Sudah menjadi rahasia umum, para kontraktor harus lebih dulu menyetorkan dana upeti (ijon) kepada pejabat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melalui oknum-oknum yang ditunjuk atasan.

Dari penuturan beberapa pelaku usaha (kontraktor) bahwa pemberian ijon bertujuan untuk mendapatkan titik kegiatan yang nantinya untuk diploting pada saat lelang dibuka. Besarnya ijon yang diberikan kontraktor kepada oknum pejabat BMSDA menentukan nilai proyek yang akan didapatkan. Dan bagi kontraktor yang tidak mampu menyetorkan upeti (ijon) hanya bisa menunggu nasib dan berharap ada sisa kegiatan diluar plotingan.

Oknum-oknum pejabat Dinas BMSDA yang memiliki peran menerima uang ijon, mulai dari staf sampai kepala UPTD bahkan sampai Kepala Bidang (Kabid) yang mendapatkan kepercayaan. Namun tidak sedikit juga para kontraktor harus menelan pil pahit atas janji dari oknum, dimana setelah menyetorkan upeti, kontraktor tak kunjung mendapatkankan kegiatan.

Dan ada juga nilai proyek yang didapatkan kontraktor tidak sesuai dengan uang ijon yang disetorkan. Seperti penuturan X (nama kontraktor ada pada redaksi), setelah menyetorkan upeti, kegiatan yang dijanjikan tak kunjung ada, padahal uang ijon tersebut sudah jauh-jauh hari disetorkan, yakni pada tahun anggaran 2017 kepada salah satu oknum kepala UPTD, tapi realisasi kegiatan yang dijanjikan sampai saat ini (tahun anggaran 2018) belum ada juga. “Sekarang sudah mau akhir tahun, hal yang tidak mungkin lagi terealisasi”, ucap X.

Menurut X, adapun klasifikasi atau perhitungan uang ijon rata-rata 10 persen dari nilai proyek / kegiatan. Bila setoran upetinya Rp.10 Juta, maka nilai pagu proyek yang didapat kontraktor hanya Rp.100 Juta. Sedangkan yang mampu menyetor lebih dari Rp.10 Juta, dipastikan nilai proyek yang didapat juga akan besar.

“Bila setorannya, misalkan Rp.100 Juta, maka nilai kegiatan yang didapat kurang lebih Rp.1 Miliar. Dan ada juga para pelaku usaha (Kontraktor) yang berani menyetor hingga Miliaran Rupiah dengan maksud memonopoli semua kegiatan mulai dari PL (Penunjukan Langsung) hingga yang di tenderkan (lelang)”, tuturnya.

Katanya, yang paling banyak janji tidak terealisasi ketika upetinya disetorkan kepada oknum kepala UPTD dengan alasan belum disetujui oleh atasan… (bersambung). (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *