Transparan  News
19 November 2019

Diduga Tanpa Ijin, Oknum Pejabat BKD Kuasai Tanah Negara

soepianto

TransparanNews, BEKASI – Oknum Pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi berinisial AS kuasai tanah Negara diduga tanpa ijin dari Perusahaan Jasa Tirta (PJT) II sebagai pengelola lahan pengairan. Dimana, diatas lahan pengairan yang terletak di Jl Raya Sukamulya Kecamatan Sukatani didirikan bangunan ruko secara permanen dan disewakan kepada pihak ketiga.

Menurut keterangan pihak pengembang kepada wartawan, Senin, (18/11) yang diwakilkan Agus Hermansyah (Koordinator Keamanan), bahwa oknum pejabat BKD Kabupaten Bekasi ini juga bermaksud menghalang-halangi program pemerintah, yakni pembangunan rumah sederhana bersubsidi oleh PT Eka Surya Mustika (PT ESM). Hal itu ditunjukan AS dengan cara menggebrak meja serta membawa dan membayar sejumlah massa dengan maksud membuat keributan di lokasi Perum Mustika Sukamulya.

“Pada saat kejadian itu, saat oknum pejabat BKD menggebrak meja, hal itu dilakukan di depan aparat pemerintah desa dan kepolisian di ruang galery marketing hingga Pin logo ASN nya terjatuh dan tertinggal di kantor galery marketing,” tutur Agus.

Photo : Pin Milik Oknum AS yang tertinggal di Kantor Galery Marketing

Dikatakan Agus, terjadinya selisih paham antara oknum AS dengan pihak pengembang berawal dari pembebasan lahan pengairan dan pemberian kerohiman kepada sejumlah penggarap. Dan awalnya hal itupun berjalan dengan baik. 

Ditempat yang sama, Silaen pihak kuasa hukum mengatakan, bahwa tujuan pihak pengembang membebaskan lahan tersebut, untuk dijadikan taman dan akses masuk ke Perum Mustika Sukamulya. Dan sebelumnya bahwa pihak pengembang sudah melakukan mediasi dengan pihak PJT II untuk sewa kotrak secara legal. Namun oknum Pejabat tersebut tidak mengindahkan, walaupun sudah ada Risalah rapat antara pihak pengembang dengan yang mengatasnamakan penggarap, yaitu oknum AS yang diprakarsai oleh pihak pengairan dan sudah ada kesepakan bersama.

“Yang sudah ditentukan itupun tidak di indahkan (Oknum AS-Red). Pemerintah Kabupaten Bekasi, yakni Bupati sebagai Kepala Daerah harusnya bertindak dan melakukan Evaluasi ataupun teguran terhadap aparatnya berdasarkan surat tembusan yang dikirimkan oleh PJT II Kepada Bupati perihal permasalahan tersebut.

“Oknum pejabat tersebut selalu arogan dan memprokasi serta memobilisasi massa dan berusaha membuat kegaduhan di kantor pemasaran pengembang dengan kata kata yang tidak layak. Pejabat harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan menjadi pengayom bukan menjadi propokator,” ujar Silaen. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *