Transparan  News
22 November 2017

Kab Hukum :Teknis Pemilihan BPD Baru Akan Dibahas

Martinus Nababan

TransparanNews,CIKARANG – Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bekasi dapat di lakukan secara secara langsung dan pemilihan tidak langsung/atau dengan musyawarah Desa (Mudes), baru ini dibahas antara Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Bekasi dengan Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-PBD) selasa (21/11).

Sebagaimana diketahui, Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara pemilihan anggota BPD saat ini tengah digodok oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama stake holder terkait lainnya sebagai turunan dari Perda No 8 Tahun 2016 tentang Desa.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Seketariat Daerah Kabupaten Bekasi Alex satudi saat dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Rabu (22/11) mengatakan Pemkab Bekasi tetap akan menindalanjuti aturannya diatasnya tetapi terlebih dahulu melihat turunan hukumnya, baru akan dituangkan dalam peraturan Bupati (Perbub) tentang teknis pemilihan anggota BPD seperti apa?.

Ketika disinggung bahwa pemilihan tersebut ada yang langsung dan tidak langsung, menurut Alex bahwa itu merupakan pilihan,“ ini kan baru dibahas ini kemana nantinya yang lebih tepat” katanya

Lanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) mengatakan dua hal tersebut, sehingga bagi daerah merupakan pilihan. sekarang tinggal karakteristik daerah kabupten Bekasi seperti apa, baru di perbubkan

“Alasanya karena karakteristik setiap daerah tentu berbeda beda,” terannya

Alex mengungkapkan dari dua pilihan tersebut yang akan kita gunakan adalah satu pilihan

Walapun dalam permendagri memberikan dua pilihan, akan tetapi alex menyarakan memilih salah satu opsi, sebagai pertimbanya Opsi apa lebih tepat dengan karateristik di kabupaten bekasi.

Contohnya kalau pemilihan dilakukan secara langsung tentu ada konsekuensi logis, termasuk pembebanan biaya ,jadi karena ini baru permulaan, nantinya setelah selesai di bahas baru akan di sampaikan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD) selanjutnya hearing (dengar pendapat) dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi.

Beritia sebelumnya Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkifli mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya mengusulkan agar pemilihan anggota BPD kedepannya cukup dilakukan melalui keterwakilan unsur masyarakat dan tidak dipilih secara langsung.

“Ini kan aspirasi kita dan keputusannya tetap ada di Bupati karena yang dibahas inikan Perbup.  Kami dari Forum BPD mengajukan opsi agar pemilihan BPD ini nantinya dilakukan secara tidak langsung,” kata Zuli Zulkifli saat ditemui usai pertemuan, Selasa (21/11/2017).

Jika pemilihan anggota BPD dilakukan secara langsung, kata dia, maka akan berdampak terhadap tingginya cost atau biaya pemilihan yang dibebankan kepada APBD.

“Kalau mau secara langsung harusnya dicover dengan APBD Kabupaten Bekasi. Inikan Undang-undangnya sendiri saja tidak mengakomodir prosesi pemilihan BPD secara langsung dan lebih didorong kepada pemilihan tidak langsung,” ucapnya.

Selain itu, sambungnya, pemilihan secara langsung juga akan berpotensi menimbulkan manuver politik uang dalam pemilihan anggota BPD. “Sehingga bisa saja orang yang tidak memiliki intergitas di pemerintahan desa, nantinya bisa duduk sebagai anggota BPD hanya karena punya uang. Ini kan bahaya,” kata Zuli.

Sementara itu, Kepala seksi (Kasie)   Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Kabupaten Bekasi, Beni Yusnandar mengatakan hasil pembahasan pertemuan hari ini akan menjadi masukan dalam pembuatan Perbup yang tentang berisi tentang Pemilihan anggota BPD.

“Perbub ini sendiri ditargetkan selesai sebelum pemilihan BPD yang akan berlangsung di 153 Desa di Kabupaten Bekasi sebelum Agustus di tahun 2018 mendatang,” kata Beni

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah mengatakan bahwa sesuai Pasal 97 ayat 1 di Perda No 8 Tahun 2016 tentang Desa disebutkan bahwa pengisian keanggotaan BPD harus dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah desa dengan menjamin keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.

“Artinya jelas bahwa di dalam perda yang telah diundangkan ada dua mekanisme. Yang pertama secara langsung dan kedua tidak langsung dalam artian musyawarah desa yang disiisi oleh keterwakilan unsur masyarakat,” ucapnya.

Hanya saja karena saat ini persoalan tersebut masih dalam tahap penggodokan ke dalam Perbup, maka Perbup itu harus mengakomodir kedua pemilihan tersebut. “Sehingga harus diatur lebih detail lagi, kondisi-kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk pemilihan secara langsung dan kondisi-kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk pemilihan melalui musyawarah,” ucapnya.(Nab) 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *