Transparan  News
12 September 2018

Ketua RW 07 Kelurahan Jatikramat Mengadukan Warganya Ke Walikota Bekasi

Anto Baho

TransparanNew, BEKASI – Ketua RW 07 Kelurahan Jatikramat Mahmulah Achmad mengadu ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bekasi (YLBHB) Selasa (11/09) diterima oleh pendiri YLBHB Ferdinand Montororing terkait persoalan tanah milik keluarganya yang diklaim dan dikuasai seorang pengusaha angkot di Bekasi berinisial Ir.TMP.

Menurut Mahmulah tanah milik ayahnya almarhum H.Atih di RW.07 Kelurahan Jatikramat seluas 2.300 M2 semula hanya dipakai untuk pangkalan angkot oleh orang tua dari Ir. TMP belakangan tahun 2012 telah muncul Akte Jual Beli padahal keluarganya tidak pernah menjual tanah itu, dan beberapa waktu yang lalu telah dicoba diselesaikan oleh Camat Jatiasih tapi hanya salah satu pihak yang bersedia berdamai yakni seorang dokter bernama Mike.

Ferdinand menjelaskan bahwa memang urusan tanah yang dikuasai pihak lain tanpa izin pemiliknya sesuai pasal 2 UU No.51/PRP/1960 bisa saja Pemkot Bekasi selaku penguasa daerah mengambil langkah hukum menertibkan, kecuali ada unsur pidana baru ditangani oleh kepolisian.

Tanah di Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi memang rawan terjadi manipulasi yang didalangi oleh mafia tanah didukung aparat pemerintah, sebagai contoh seminggu yang lewat ada sebelas orang diantaranya mantan camat Taruma Jaya yang sudah menduduki jabatan staf ahli Bupati Bekasi Drs Herman Sujito, MSi dicokok Polda Metro Jaya karna terlibat memalsukan akte jual beli tanah warga.

“Secara hukum bisa saja dilakukan upaya mediasi di kantor Walikota Bekasi, upaya musyawarah itu hukum tertinggi, tapi kalo tidak berhasil ya melalui kepolisian kalo ada unsur pidana seperti penggunaan data palsu, atau melalui pengadilan negeri kalau masalah keperdataan,” ujar Ferdinand kepada transparannews.com, Rabu (12/9).

Dalam kasus tanah yang menimpa keluarga Mahmulah kalau kami teliti datanya dan keterangan Lurah yang kami jumpai memang ada indikasi kuat pemalsuan data yang bisa mengarah tindak pidana katanya.

“Kami dari YLBHB sudah meminta kepada Walikota Bekasi diselesaikan secara mediasi dan dipanggil semua pihak termasuk Camat dan Lurah agar bisa diupayakan secara damai kalo tidak berhasil ya tentu YLBHB akan menempuh upaya hukum baik pidana maupun perdata,” jelasnya. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *