TransparanNews, BEKASI – Walikota Bekasi Rahmat Effendi akhirnya menghentikan sementara program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK). Penghentian tersebut diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Walikota bernomor 440/7994/Dinkes. Dalam SE tersebut ditegaskan bahwa KS NIK dihentikan mulai tanggal 1 Januari 2020.

Selanjutnya Pemkot akan membuat rumusan kebijakan pelayanan kesehatan bersifat komplementer yang tidak tumpang tindih dengan JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 
Hal ini juga terkait dengan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2020. Penghentian tersebut juga tidak dicantumkan batas waktu hingga kapan diaktifkan kembali.

Menanggapi terkait Surat Edaran tersebut, politisi Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar, SH yang juga sebagai Ketua Bidang Hukum Kosgoro 1975 meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI melakukan audit keuangan terhadap program KS berbasis NIK yang selama ini diterapkan oleh Pemkot Bekasi sejak tahun 2017.

“Tidak bisa asal dihentikan harus diaudit dulu. Kita tidak tau apa dasar hukum penerbitan KS berbasis NIK,” ungkap Muslim pada wartawan, Jumat (6/12/2019).

Selain itu kata Muslim, bagaimana hasil audit penggunanaan dananya. Hal ini harus dilakukan sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat Bekasi.

“Kok tiba-tiba dihentikan dengan alasan agar tidak tumpang tindih,” ungkapnya heran.

Dengan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dikelola BPJS kesehatan. Audit keuangan perlu dilakukan segera jika ada potensi penyalahgunaan keuangan dalam program KS berbasis NIK sejak tahun 2017.

“Iya, segera harus dilakukan. itu pertanggung jawaban keuangan KS-NIK,”pungkasnya. (Anto)