Transparan  News
17 Februari 2019

Masyarakat Labuhanbatu Resah dengan Perilaku “Debtt Collector”

Anto Baho

TransparanNews, LABUHANBATU – Masyarakat Labuhanbatu khususnya pemilik kendaraan yang berstatus kredit sangat resah dengan ulah dan perilaku para oknum “debt collector”, dimana para oknum debt collector sering melakukan penarikan kendaraan yang lagi menunggak cicilan secara paksa serta tidak peduli dimana tempat dan bahkan tidak segan-segan dilakukan di jalanan.

Ironinya, para oknum debt collector ini tidak pandang bulu saat melakukan aksinya (menarik paksa kendaraan) dengan kondisi dan situasi pemilik kendaraan, apa itu sedang dalam keadaan susah ekonomi atau pada kondisi pemilik kendaraan di jalan raya bersama keluarganya.

Seperti diceritakan salah seorang pemilik sepeda motor kepada transparannews, Sabtu  (16/2) yang tidak ingin disebutkan namanya menjadi korban keganasan Debt Collector mengatakan, bahwa para oknum debt collector langsung menghadang dn melakukan peaksaan serta merampas tanpa mempedulikan keselamatan pengendara.

“Main paksa dan main rampas di jalan bang, tidak mempedulikan keselamatan pengendara jalan, saya saja dihadang mereka dari kelompok DD untuk mengambil sepeda motor saya dengan secara paksa. Saya mengharap dan meminta kepada polisi agar segera menertibkan para oknum Debt Collector itu, khususnya berinisial DD karena sudah sangat meresahkan”, katanya dengan gemas.

Ditambahkannya, mereka melakukan segala cara untuk memberhentikan target mereka tanpa perduli dengan jiwa dan keselamatan pengendara. Dan beberapa elemen masyarakat sudah pernah melihat aksi para oknum Debt Collector tersebut dan  mengecam keras atas perbuatan itu yang suka memberhentikan di jalan tanpa perduli dengan keselamatan orang.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD LSM Pisod Labuhambatu Ir Syafrizal Siregar alias Buyung meminta kepada Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Labuhanabtu agar segera bertindak atas ulah para oknum Debt Collector tersebut. 

“Dengan alasan apapun, hal itu tidak bisa dibenarkan, karena sudah diatur Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Dimana menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit yang didaftarkan ke fidusia adalah pihak kepolisian, bukanlah preman berkedok Debt Collector. Sedangkan pihak leasing harus mematuhi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 130 /PMK 010/2012 tentang Perbankan  tersebut”, tandasnya. (Samuel)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *