Transparan  News
21 September 2018

Montororing : Bang Pepen Harus Atasi Defisit Anggaran dan Rekomendasi Ombusdman RI

Anto Baho

TransparanNews, BEKASI – Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakilnya Tri Adhianto akan mulai menjalankan tugas memimpin Pemerintah Kota Bekasi.

Ada tiga masalah penting yang akan dihadapi oleh Rahmat Effendi yang biasa disapa bang Pepen, masalah yang terus menjadi pembicaraan warga terkait defisit anggaran 2018 yang masih ada satu kwartal, belum lagi masalah rekomendasi Ombudsman RI terkait penghentian pelayanan publik beberapa waktu lalu karna perseteruan antara Pejabat Walikota Bekasi Rudi Gandakusumah dengan Sekda Rayendra Sukarmadji, dan kosongnya kursi Sekda Kota Bekasi.

Menanggapi hal itu Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bekasi (YLBHB) Ferdinand Montororing yang juga dosen Universitas Mpu Tantular memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya di Bekasi.

“Masalah defisit anggaran pembiayaan pembangunan di Kota Bekasi yang masih ada satu kwartal hingga tutup tahun, ini masalah serius karena menyangkut kepentingan warga, apalagi akan memasuki musim hujan masalah banjir ini harus segera diatasi, Walikota bisa gunakan hak diskresi itu sudah diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan,” ujar Ferdinand kepada transparannews.com Jumat, (21/9) di Bekasi.

Menurut Dosen Mpu Tantular ini, mengenai rekomendasi Ombudsman RI yang terkait penghentian pelayanan publik suka tidak suka bang Pepen harus menindak lanjuti demi tertib administrasi pemerintahan.

“Ini merupakan masa lima tahun kedua pemerintahannya kalau ingin membangun Kota Bekasi, apalagi beliau mendapat dukungan kuat koalisi gemuk patai politik jadi kedua masalah mendesak diatas harus segera dilakukan,” jelas Ferdinand.

Dikatakan Montororing, sebaiknya jangan tinggalkan jejak yang buruk bagi Kota Bekasi tapi tinggalkan jejak yang baik agar sebagai warga asli Bekasi bang Pepen terus dikenang warga, dan dalam melaksanakan hak diskresi juga perlu ada transparansi dan akuntabilitas agar tidak berujung diciduk KPK.

“Saya kira terkait dengan kursi Sekda sebaiknya juga direkrut dari pejabat yang berprestasi dan tentu bisa bekerjasama dengan Walikota dalam menterjemahkan program visi misi Walikota dan Wakilnya saat kampanye aturan pengangkatan pejabat sudah diatur dalam undang-undang ASN hanya tinggal keputusan politiknya saja kita tunggu dan kami YLBHB akan terus mengkritisi setiap kebijakan pemerintah agar pro rakyat dan clean government,” tutup Ferdinand. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *