Transparan  News
14 September 2018

Montororing : Defisit APBD Kota Bekasi Harus Diatasi Dengan Diskresi

Anto Baho

TransparanNews, BEKASI – Terjadinya defisit anggaran pembiayaan jalannya roda pemerintahan di Kota Bekasi harus segera diatasi oleh Pejabat Walikota Bekasi agar roda pemerintahan tidak macet melalui hak diskresi.

Hal ini dikatakan ahli hukum dari Universitas Mpu Tantular Jakarta Ferdinand Montororing ketika dijumpai transparannews.com di Pemkot Bekasi Jumat pagi (14/09).

Katanya, defisit anggaran pemerintahan bukan sesuatu yang aneh, banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya defisit anggaran seperti belanja pembangunan yang menggunakan barang import dan terjadi depresiasi terhadap nilai tukar rupiah, bisa juga faktor terjadi karena perubahan naiknya mata anggaran proyek yang bersifat mendesak, memang hal ini sangat tidak lazim karna akan melanggar ketetapan DPRD.

“Namun demikian sesuai undang-undang administrasi pemerintahan pasal 22 ayat (2) UU No.30/2014 bisa dilakukan dengan syarat sebagaimana diatur oleh pasal 24 dan pasal 25,” ujar Ferdinand.

Menurutnya, memang penggunaan diskresi ini sangat rawan dengan penyalahgunaan jabatan dan berakibat tuduhan korupsi, tapi sepanjang penggunaan diskresi sebagai overheids beleid (kebijakan pemerintah) atau kebijakan penguasa yang bersifat darurat serta dilakukan dengan berpedoman pada azas-azas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang juga sudah diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan maka pejabat daerah tidak perlu khawatir.

“Justru apabila pejabat daerah tidak bertindak maka itu justru melakukan perbuatan tidak terpuji dan bisa dikwalifisier melakukan perbuatan melanggar hukum atau “onrechtmatige overheids daaf” (pemerintahan yang salah) disinilah kwalifikasi seorang pejabat dipertaruhkan,” ungkapnya.

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *