Transparan  News
28 Mei 2018

“Persekongkolan” Dinas BMSDA Lakukan Lelang Hanya Kamuflase dan Formalitas

Anto Baho

TransparanNews, BEKASI – Kuatnya indikasi terjadinya persekongkolan pada pelaksanaan tender (lelang) yang dilakukan Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Unit Lelang Pengadaan (ULP) Barang Jasa Kota Bekasi pada sejumlah kegiatan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi sangat kentara dari adanya beberapa sanggahan dan terjadinya perubahan nama perusahaan pemenang tender.

Salah satunya pada nama lelang proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan. Dimana sebelumnya Pokja ULP Kota Bekasi, melalui LPSE (Lelang Pengadaan Sistem Elektronik) telah mengumumkan pemenang atas nama PT Triangula Parbaba Koridor  (PT TPK) dengan harga penawaran Rp.11.666.666.000,-. Namun tidak berapa lama hal itu di batalkan dan mengumumkan PT Ganda Tua Prima (PT GTP) sebagai pemenang dengan harga penawaran yang lebih tinggi, yakni Rp.13.133.645.000,-. Hal itu dikatakan Jumanter, SH, Praktisi Hukum kepada transparannews.com, Minggu (27/5).

Dikatakan Jumanter, dugaan persekongkolan ini bisa dilihat juga pada pelaksanaan tender Lanjutan Pembangunan Jembatan Diatas Tol Caman dan Penataan Simpang Caman. Dimana pemenangnya (PT PNA) Direkturnya sedang bermasalah hukum dan telah melebihi jumlah SKP (Sisa Kemampuan Paket). Lain halnya pelaksanaan tender Pembangunan Penanganan Banjir Jalan Service, dimana perusahaan pemenang pertama dan kedua memiliki domisili atau alamat kantor yang sama.

“Panitia Pokja ULP dalam hal ini bekerja selalu selektif dan profesional, tapi dengan adanya indikasi persekongkolan itu, pelaksanaan tender hanyalah kamuflase dan formalitas saja”, ujarnya.

Dijelaskannya, dalam Perpres No. 54 tahun 2010 beserta turunan dan perubahannya mengamanatkan Pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Efesien, efektif, Transparan, Terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Tetapi proses pengadaan lelang di DMBSDA telah dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses lelang yang “transparan” padahal adanya pengaturan/permainan/ persekongkolan lelang yang sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Hal ini terlihat dari hasi evaluasi administrasi dan teknis yang dilakukan ULP kota bekasi pada Pokja Jasa Konstruksi B pada paket pekerjaan “Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan (APBD DAN DAK) tahun anggaran 2018 sebesar HPS Rp. 13.606.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret sampai dengan batas akhir pendaftaran tanggal 8 maret 2018 terdaftar 94 perusahaan dan jumlah yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 9 perusahaan”, ungkap Jumanter.

Selanjutnya dijelaskan, pembukaan serta melakukan evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi sampai dengan pengumuman pemenang dari tanggal 9 maret s/d 18 april 2018 dengan menetapkan pemenang PT TPK sebagai pemenang lelang dengan penawar responsive Ke- III Rp. 11.666.666.000.- Seterusnya terjadi perubahan evaluasi ulang ke 9 perusahaan dan pada tanggal 16 mei 2018 ditetapkan pemenang ke-8 PT GANDA TUA PRIMA DENGAN Penawaran Rp.13.133.645.000,- terjadi selisih harga dengan pemenang lelang sebelumnya senilai Rp.1.466.979.000,-.

Menurut Praktisi Hukum ini, ada 2 indikasi pesekonkolan antar peserta lelang :
1. Peserta lelang berusaha mempengaruhi PA/KPA,PPk dan okja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pengadaan dan /atau peraturan perundang-undangan.

2. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.
Menurut perubahan perpres no. 14 tahu 2014 pada pasal 17 huruf 1 Kepala ULP/anggota kelompok kerja ULP/pejabat Pengadaan harus professional dan memahahi pekerjaan yang dilakukan baik itu Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan.

Dalam pemberitaan sebelumnya yang terbit membahas bahwa ada 2 dan 3 perusahaan yang masuk dalam paket yang dikendalikan oleh satu orang yaitu, PT GTP dan PT JKA.

Dan untuk membuktikan pelelangan dapat kita lihat dari :
1. Pasti terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran, antara lainpada: metoda kerja, bahan,alat,analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah dan alat, harga satuan pekerjaan dan/atau spesifikasi teknis /barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.

2. Seleuruh penawaran dari peserta mendekati HPS

3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali Manajemen

4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawar, antara lain
– Kesamaan/kesalahanpengetikan, susunan dan format penulisan.

Dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU no. 31 tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan KOrupsi yang unsur-unsurnya : setiap orang yang melawan hokum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi yang dapat merugikan keungan Negara atau perekonomian Negara.

“Dalam pasal tersebut apabila dapat merugikan keuangan atau perekononian Negara sudah dapat dihukum walaupun kerugian materi belum terjadi”, jelas Jumanter mengakhiri pembicaraan. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *