Transparan  News
14 September 2017

Proyek PUPR KOTA BEKASI Rp 63, 24 M Pendampingan TP4D, Digugat Ke PN

Transparan News

Transparan News, Kota Bekasi —  Setelah Pengaduan dan Somasi dilayangkan ke Walikota Bekasi Rahmad Efendy beserta jajarannya pada tanggal 14 Agustus lalu tidak ada tanggapan, akhirnya Lambok Lumban Gaol, SH dan Ganti Lumbantoruan, SH.,MH. kuasa hukum dari rekanan peserta lelang PT. Faustine Brantas Berkarya ( PT. FBB) resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri  Kota Bekasi , Rabu (13/9/17).

Dalam  gugatannya, Proyek Pelebaran Jalan Pasar Rebo-Komsen Jatiasih (Bantuan DKI), dengan nilai pagu Rp 63,24 M, pelaksanaannya didampingi oleh TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejari Kota Bekasi itu digugat ke PN Kota Bekasi atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh pejabat-pejabat yang terkait dan rekanan pada proses lelang proyek itu, tergugat : Pemda Kota Bekasi, rekanan dan TP4D, kata Pengacara itu sambil menunjukkan bukti registrasi gugatannya ke Transparan News.

Kuasa hukum PT.FBB itu mengatakan, pihaknya terpaksa mencari keadialan, karena sudah kesal dan merasa dirugikan atas ketidakberesan  proses lelang yang selama ini diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (PUPR) Kota Bekasi. Dengan bukti dan dalil yang sangat kuat, akan membuka apa saja dugaan perbuatan melawan hukum dan siapa saja pelakunya akan terang benderang nanti di pengadilan, paparnya.

“Sebagian paket yang disanggah dibatalkan, sebagian lagi ada yang masih ngotot diteruskan. Salah satu contohnya paket “Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan (DAK Fisik)” pada tahap pertama setelah klien kita menyanggah akhirnya dibatalkan. Dalam sanggahan itu dibeberkan calon pemenang diduga tidak mempunyai pengalaman kerja dan pemalsuan dokumen lainnya. Tapi anehnya sampai sekarang penyedia yang digugurkan tidak dimasukkan kedalam daftar hitam. Padahal proyek tersebut masuk kedalam pendampingan TP4D”,  kata Lambok dengan nada kesal

Direktur PT. FBB, Sahala Simatupang membenarkan atas apa yang dikatakan pengacaranya. Bahkan dirinya mengatakan, telah menandatangani surat kuasa untuk menggugat 10 paket lagi proyek di Dinas PUPR Kota Bekasi ke pengadilan, ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Rabu (13/9/17). *** (Red)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *