Transparan  News
13 April 2018

Temuan Ombudsman Soal SPKT Sebagai Kritikan yang Membangun

Soepianto Naibaho

TransparanNews, JAKARTA – Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi dalam pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polsek dan Polres wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi menyebut temuan tersebut akan menjadi landasan perbaikan bagi pelayanan ke depannya.

“Sebagai pengawasan pelayanan publik di SPKT Polda untuk dijadikan landasan perbaikan ke depan dalam melayani masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dimintai tanggapan, Jumat (13/4/2018).

Temuan itu didapatkan dari hasil investigasi ini dilakukan Ombudsman sejak April 2017 hingga April 2018. Ombudsman menemukan potensi maladministrasi dalam pengurusan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK).

“Potensi maladministrasi yang kerap terjadi dalam SPKT ialah pemohon menanyakan apakah terdapat biaya terhadap pengurusan SKTLK, kemudian petugas tidak menegaskan gratis justru menjawab dengan perkataan ‘terserah, seikhlasnya,” kata Anggota Ombudsman Adrianus Meliala di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan.

Adrianus mengatakan, SPKT pada tingkat Polres, Polsek, dan Polsubsektor tidak melengkapi tempat layanannya dengan standar layanan minimal seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.

“Kami melihat dua hal apa yang kami temukan. Dari pelayanan, ada pelayanan yang rendah artinya masih banyak hal-hal yang disebutkan UU ternyata belum banyak terpenuhi seperti biaya, lama proses penyelesaian dan seterusnya seperti yang diminta UU 25 itu belum dilaksanakan,” ujar Adrianus.

Karena itu, Ombudsman meminta Polri segera melakukan pembenahan dan pengawasan dalam pelayanan SPKT. “Hal-hal itu semoga jadi harapan untuk Polri melakukan pembenahan,” ucapnya. (anwar/anto)

 

 

 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *