Transparan  News
5 Desember 2019

Terkait Biaya, Kepsek Enggan Menjawab Regulasi yang Digunakan

soepianto

TransparanNews, BEKASI – Adanya biaya yang dibebankan kepada orangtua murid di awal tahun ajaran pada Sekolah Menengah Atas Negeri  (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan besaran antara Rp.2.500.000 hingga Rp.3.000.000,- khususnya di Kota Bekasi terindikasi tidak memiliki payung hukum yang jelas.

Indikasi tersebut, terungkap berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Kepala Sekolah, dimana enggan menjawab regulasi mana yang dijadikan payung hukum untuk dasar melakukan penarikan biaya pendidikan dari orangtua murid.

Diantaranya, Supriatin Kepala SMKN 15 Pedurenan Mustika Jaya Kota Bekasi, via telephon selulernya, kepada TransparanNews.com, Rabu, (4/12) mengatakan, bahwa Sekolah membebankan Orangtua murid sebesar Rp.2.500.000,- dan itu berdasarkan hasil rapat Komite Sekolah.

Namun, ketika ditanya payung hukumnya, apakah menggunakan PP atau Permendikbud, Supriatin menjawab, “abang kan pencari berita, cari aja regulasi mana yang digunakan,” jawab Kepala SMKN 15 ini singkat.

“Yang jelas, bahwa biaya yang dibebankan kepada orangtua murid sudah kesepakatan melalui rapat Komite Sekolah,” tambahnya menutup pembicaraan.

Sebelumnya juga, saat TransparanNews.com mencoba meminta keterangan di SMKN 2 Bantar Gebang Kota Bekasi, melalui Humasnya, Ali mengatakan, tidak akan bersedia menjawab Regulasi mana yang dijadikan dasar hukum penarikan biaya dari orangtua murid.

“Terkait pertanyaan abang, dasar hukum yang dijadikan untuk penarikan biaya kepada orangtua murid, saya tidak mau menjawab, karena saya sudah tau arahnya kemana,” ujar Ali menepis pertanyaan Wartawan.

Enggannya pihak sekolah menjawab terkait dasar hukum yang dijadikan untuk penarikan biaya dari orangtua murid diduga kuat untuk menghindari tuduhan adanya pungutan liar (pungli). Dimana berdasarkan PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 55, bahwa
(1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52.
(2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Sementara, berdasarkan Permendikbud No.75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 10
(1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan
sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan
fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana
dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
(2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan
dan/atau sumbangan, bukan pungutan. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *