Transparan  News
23 Januari 2018

Warga Bojong Menteng Kemungkinan akan Ajukan Gugatan Class Action Terkait Tandon

Anto Baho

TransparanNews, BEKASI – Warga Bojong Menteng surati Walikota Bekasi, Rahmat Effendi melalui surat Dr. Manotar Tampubolon, SH. MH. Dipl.HL, Dosen Hukum dan Kebijakan Publik terkait Pembangunan Tandon Kali Bojong Menteng yang beralih fungsi dari aliran sungai menjadi penampungan air limbah Perusahaan.

Dalam suratnya, sebagai warga Bojong Menteng, Manotar menyatakan, turut sebagai korban akibat pembangunan Tandon Kali Bojong Menteng.

Selain itu, Dosen Hukum dan Kebijakan Publik ini juga menyampaikan, bahwa Pembangunan Tandon yang menghabiskan anggaran APBD melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Miliaran Rupiah adalah kebijakan tanpa arah. Dari sisi manfaat pembangunan tandon hal itu sangat merugikan warga khususnya yang berdomisili disekitar Tandon.

Adapun alasannya, sebab Tandon saat ini sudah berubah fungsi, yang dulunya sebelum pembangunan adalah aliran air. Tapi sekarang beralih fungsi menjadi penampungan limbah (berbahaya) yang diduga kuat berasal dari pabrik disekitar Perumahan Bojong Menteng. 

Terkait hal itu, menurutnya, bila di evaluasi, kebijakan Pemerintah Kota Bekasi untuk pembangunan Tandon bisa dipastikan in casu, Dinas PUPR telah gagal melakukan Identifikasi masalah yang ada di Bojong Menteng serta gagal untuk pemecahan masalah (khususnya penanggulangan banjir). 

Lebih jauh dijelaskan Advokat ini dalam suratnya, bahwa Pembangunan Tandon Kali Bojong Menteng sarat dengan kecurangan. Alasannya, bahwa pembangunan tandon kali bojong menteng, tidak hanya merupakan kebijakan tanpa arah, tetapi sarat dengan dugaan prilaku koruktif khususnya saat pembangunan fisik adanya pengurangan volume pekerjaan dan hal itu diperkirakan merugikan keuangan negara / daerah mencapai Miliaran Rupiah (taksiran sekitar Rp.1,5 M).

Menurut Manotar dalam suratnya yang dikirimkan ke transparannews, bahwa kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Bekasi ‘in casu’ Dinas PUPR dalam pembangunan tandon kali bojong menteng akan ada konsekwensi terhadap Pilkada. Dimana hal itu dapat mempengaruhi niat masyarakat bojong menteng yang nota bene sebagai voters dalam Pilkada  Kota Bekasi yang akan dilaksanakan beberapa bulan kedepan.

Akibat kebijakan tersebut, juga dikatakan akan ada hal lain yang timbul, adanya proses serta pertanggungjawaban hukum, kemungkinan gugatan class action terhadap kandidat yang nota bene merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam kebijakan pembangunan tandon kali bojong menteng. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *