Transparan  News
29 November 2017

Hakim Gelar Sidang di Kampung Akuarium

Saut Manullang

TransparanNews, JAKARTA – Warga Kampung Akuarium menggugat Pemprov DKI Jakarta terkait penggusuran di Kampung Akuarium. Warga meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) membangun kembali Kampung Akuarium yang telah digusur gubenur yang selumnya.

Saat ini sidang yang berlangsung antara warga Kampung Akuarium sebagai penggugat dan Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakut, TNI AD, Polri, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai pihak yang tergugat memasuki tahap pemeriksaan setempat. Majelis hakim PN Jakpus memberikan delegasi kepada majelis hakim PN Jakarta Utara untuk melakukan pemeriksaan ditempat karena wilayah Kampung Akuarium masuk wilayah hukum Jakarta Utara.

“Kita hanya melakukan pemeriksaan ditempat atas pemeriksaan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 532. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mendelegasikan kami, melihat lokasi, batas batasnya, keadaan fisik di sini, berapa yang tinggal di sini udah itu saja,” kata majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Maringan Sitompul, di Kampung Akuarium, Jl Pasar Ikan RT 012 RW 004 Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (28/11/2017 )

Gugatan Warga Vs Pemprov, Hakim Gelar Sidang di Kampung Akuarium , Sidang di Kampung Akuarium dilakukan hari ini selasa ( 28- 11- 2017 )

Dalam sidang di tempat tersebut, para warga menyambut dengan membawa poster dan bendera Merah-Putih.

Hasil dari pemeriksaan ditempat yang dilakukan majelis hakim PN Jakarta Utara selanjutnya akan dibuat berita acara. nantinya akan diserahkan ke majelis hakim PN Jakpus yang mengadili perkara ini.

Warga Kampung Akurium mengajukan gugatan class action terhadap Pemprov DKI Jakarta melalui PN Jakpus. karena merasa telah dirugikan sebagai dampak penggusuran Kampung Akuarium Hingga saat ini. warga tidak mengetahui maksud dan tujuan penggusuran Kampung Akuarium tersebut.

Kuasa hukum penggugat, Matthew Michele Lenggu, dari LBH Jakarta mengatakan sekitar 1970 Kampung Akuarium pernah ditempati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk melalukan observasi bawah laut. Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta memindahkan LIPI di kawasan Ancol.

“Cuma hingga saat proses persidangan tidak pernah tuhu sekali pun ada yang namanya sertifikat yang ditunjukkan. Kalau memang ini sudah menjadi tanahnya milik Pemprov atau menjadi aset Pemprov, nah yang jadi permasalahan apakah ada sertifikatnya. Sepanjang pembuktian mereka hanya bisa memperlihatkan piagam telah terjadi tukar guling tetapi sertifikatnya belum tahu tuh,” ujar Matthew.

Matthew mengatakan Pemprov hingga saat ini belum menunjukkan sertifikat tanah kampung akuarium untuk pembuktian di persidangan. Warga Kampung Akuarium pun, menurutnya, hanya memiliki akta jual-beli yang sudah diakui oleh bank. Beberapa warga dari Kampung Akuarium pernah mengajukan kredit UKM ke berbagai bank dengan akta jual-beli sebagai jaminannya dan bank pun menerimanya itu ujar pengacara warga kampung akuarium.

Selain itu, Matthew mengatakan sidang yang sudah berjalan kurang-lebih 10 kali ini sudah memasuki tahap pemeriksaan lokasi tanah yang disengketakan. Pemeriksaan lokasi ini diajukan oleh pihak penggugat.

“Dalam hukum acara itu, dalam kasus-kasus yang terkait agraria atau sengketa konflik tanah, maka majelis hakim melalui kewenangannya sendiri itu bisa melakukan pemeriksaan ditempat, untuk apa? Untuk mengecek apakah benar atau tidak tanah yang sebenarnya dengan bukti bukti yang diajukan oleh Pemprov,” kata Matthew.

Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan lokasi dan telah selesai dibuat berita acaranya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan diserahkan ke PN Jakpus, selanjutnya akan diperbolehkan menghadirkan saksi dari pihak penggugat.

” nanti dari pihak penggugat akan diperbolehkan untuk menghadirkan saksi dari penggugat. maupun saksi ahli,” tutup Matthew. ( Anwar M )

 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *