Transparan  News
9 Januari 2018

Polisi Dan Pemprov DKI Rapat Tentang Pembatalan Pergub Larangan Bermotor di Tamrin

Saut Manullang

TransparanNews, JAKRTA – Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Biro Hukum DKI terkait putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Rencananya, Dishub dan Biro Hukum akan menggelar rapat bersama Ditlantas Polda Metro Jaya.

“Tadi sudah berkoordinasi ke Biro Hukum, dan Biro Hukum akan mengundang rapat Dishub, Dirlantas Polda Metro Jaya, menyikapi putusan MA,” ujar Wakadishub Sigit Wijatmoko saat dihubungi, Senin (8/1/2018).

Rapat akan digelar pada Rabu (10/01) yang akan membahas isi pergub yang telah dicabut oleh MA.

“Kami akan membahas itu, substansi kebijakan. Dishub dan Dirlantas saat ini mempelajari poin putusan MA,” ungkapnya.

Di dalam rapat, Dishub juga akan menyampaikan data-data hasil evaluasi dari pembatasan larangan bermotor yang diterapkan pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Selain itu, kata Sigit, Dishub akan menyampaikan kajian dan analisis dari urgensi dan manfaat pembatasan larangan bermotor di jalan Tamrin .

“Kita bicarakan ada banyak faktor. Faktor desain jalan itu sendiri dulu kan ada jalur cepat dan jalur lambat. Jalur cepat untuk roda empat. Jalur lambat untuk roda dua. Sekarang di ruas jalan sudah tidak ada pemisahan lajur tersebut,” paparnya.

“Kedua, kita evaluasi perilaku pengendara kendaraan bermotor. Bahwa kecelakaan pengendara motor roda dua lebih banyak. Angka kecelakaan roda dua jauh lebih banyak. Itu bahan dasar,” lanjut Sigit.

Diberitakan sebelumnya, MA membatalkan Pergub DKI Jakarta Nomor 195/2014 tentang Pembahasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang dibuat pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan pergub yang membatasi lalu lintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, itu.

Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin itu juga menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut,” kata ketua majelis Irfan Fachruddin dikutip dalam salinan Putusan MA yang dipublikasikan pada Senin (08/01).(Anwar)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *