Transparan  News
23 Agustus 2019

Aksi Unjuk Rasa MMPH Tuntut PT Cisadani Sawit Raya Berikan Dana CSR Terhadap Masyarakat

Saut Manullang

TransparanNews – JAKARTA – Masyarakat Mahasiswa Peduli Hukum ( MMPH ) adakan aksi unjuk rasa di Wilayah PT Cadani Sawit Raya Negri Lama, Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu bersama seluruh Masyarakat yang tinggal di sekitar PT.Casadani Sawit Raya Kamis, (22/08/2019)

Adapau tuntutan – tuntutan yang diminta kepada PT. Cisadani Sawit Raya malalui MMPH yang di jelaskan oleh M.Paris Harahap selaku kordinasi Aksi, bahwa PT Cisadani Sawit Raya selama ini menguasai lahan milik Ahmad Yani (53), salah seorang warga yang tinggal berdekatan dengan Perusahaan, untuk dipakai sebagai jalan lintas keluar masuknya angkutan milik PT Cisadani, namun PT Cisadani tidak ada memberikan ganti rugi terhadap lahan Ahmad Yani tersebut, dalam orasinya meminta PT Cisadani untuk menunjukkan data CSR 2017 – 2019 secara terbuka sebagai bentuk pertanggung jawaban Sosial PT Cisadani Sawit Raya.

Paris Harahap menjelaskan bahwa pengakuan masyarakat, PT Cisadani tidak ada memberikan Dana CSR terhadap Masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut, untuk itu agar perusahaan mengeluarkan hak – hak masyarakat menikmati dana CSR dan Plasma dengan tepat sasaran dan terbuka. 

Praktisi Hukum Halomoan Panjaitan, SH selaku ketua LBH Belah Rakyat Indonesia saat dimintai keterangannya menjelaskan bahwa, dalam Pasal 58 mengatakan,
(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
(4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59 bahwa, Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 60 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

” Sebagaimana diketahui bersama Masyarakat setempat mengklaim bahwa mereka belum ada menerima Plasma dari perkebunan tersebut meskipun HGUnya telah lebih batas waktu maximum (pasal 58)” jelas Panjaitan 

Lanjut Halomoan, bahwa tuntutan aksi ini menurut hemat saya adalah tuntutan yang cerdas masyarakat yaitu juga sangat bersesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”).

“Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi adminisitatif berupa:
a.    peringatan tertulis;
b.    pembatasan kegiatan usaha;
c.    pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d.    pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal ” jelas Panjaitan

Dijelaskanya lagi Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yaitu, Pasal 2 mengatakan, Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3 (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 4 (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang – undangan.
(2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 5 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 6 Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 7 Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( Samuel ) 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *