Transparan  News
24 Oktober 2017

Komisi I DPRD Kab.Bekasi Akan Segera Panggil Direksi PT BBWM

Martinus Nababan

TransparanNews-CIKARANG -Kekayaan Alam yang dimiliki Kabupaten Bekasi sagatlah potensial dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Kenapa tidak, salah satu kawasan tambun utara terdapat sumber daya alam minyak dan gas, sayangnya perusahaan daerah yang mengelola dinilai memiliki kinerja yang kurang pofesional dan kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mengelola migas tersebut, Pemkab Bekasi telah membentuk perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM). Tetapi, sejak  tahun 2012  pemasukan PAD perusahan ini sebesar Rp70 milliar, tahun 2013 Rp37 milliar, tahun 2014 Rp30 milliar,tahun 2015 Rp30 milliar bahkan Tetapi anjlok  terjun bebas pada tahun 2016 sebesar Rp11,15 Milliar.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi H Daris , saat wawancara dengan awak media di ruangannya mengatakan sudah meminta Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera memanggil Direksi PT BBWM , untuk mejelaskan ke DPRD Kabupaten Bekasi ,“ Kenapa Perusahaan tersebut tidak dapat meningkatkan PAD kepada Pemkab Bekasi” terangnya

“Jika Direksi PT BBWM tidak  menjelaskan ,maka gulirkan  hak Interpelasi untuk mempertayakan ini terhadap pemengang saham umum, yaitu Bupati Kabupaten Bekasi,Neneng Hasanah Yasin” Ujar Daris senin (23/10/2017

“Itu sudah selaknya karena  PAD yang disumbakan PT BBWM tersebut pada tahun 2012 sebesar 70 Milliar  terus merosot sampai tahun 2016 , bahkan  sampai hari ini  (red-tahun 2017) tidak jelas berapa jumlah PAD yang diberikan oleh PT.BBWM” Ungkapnya

Menurut dia, “Nah ini harus menjadi Pertanyaan DPRD Kabupaten Bekasi , ini sagat penting karena merupakan perusahaan kabupaten bekasi yang jelas pemegang sahamnya Pemerintah kabupaten bekasi

Sementara Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi H.Danto, membenarkan akan segera memanggil direksi PT BBWM Kabupaten Bekasi, untuk menjelaskan terkait kemerosotan PAD yang di sumbangkan oleh Perusahaan BUMD tersebut.

terkait penambahan modal kepada PT BBWM tahun 2017, Danto mengatakan bahwa kalau tahun 2017 memang tidak ada, akan tetapi menurutnya “penambahan penyertaan modal terhadap BUMD Pemkab Bekasi, bukanlah pokok permasalahan. “Kalau perusahaan itu bagus, pelaporannya jelas, jadi butuh penambahan modal apa salahnya? Tetapi yang lalu harus dipertanggung jawabkan dulu ke masyarakat (DPRD), katanya  di ruangan Komisi I, selasa (24/10/2017)

“Bagaimana kalau seluruh masyarakat menanyakan, apa dasarnya DPRD menyetujui permohonan anggaran permodalan ini? Ini kan harus dapat dijelaskan,” katanya

Menurutnya apabila Direksi PT BBWM tidak hadir ketika di panggil komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, untuk menjelaskan kemerosotoan akan PAD , sagat setuju jika DPRD harus menggunkan Hak Interplasi “ katanya

“Pemerintah jagan salah menilai  DPRD Kabupaten bekasi  bila Hak interplasi di gunakan akan tetapi DPRD menujukan kepeduli Pemerintahan kabupaten Bekasi untuk perobahan bukan karena adanya tendesius” Pungkasnya (Nab)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *