Transparan  News
23 September 2018

Besarnya Pungutan, Orangtua Siswa Akan Laporkan Kepsek

Anto Baho

TransparanNews, LAMPUNG UTARA – Besarnya pungutan yang diterapkan SMP Negeri 13 Kota Bumi Lampung Utara, yaitu Rp.450.000, per siswa, membuat sejumlah orangtua mengeluh.

Ironinya, menurut para orangtua, dengan jumlah pungutan sebesar itu, pihak Sekolah tidak menguraikan peruntukannya. 

“Pungutan ini diduga dilakukan atas sepengetahuan Kepala SMP Negeri 13, Supriyono. Pungutan sebesar Rp.450.000.00/siswa tidak jelas peruntukannya,” demikian dikatakan sejumlah orangtua siswa saat ditemui.

Sangat disayangkan, tutur Orangtua Siswa, bahwa Kepala Sekolah bertindak sendiri membuat kebijakan terkait besaran pungutan dan tanpa melakukan koordinasi dengan pihak wakil orangtua siswa atau Komite Sekolah.

Karenanya, mereka (orangtua siswa) berniat untuk melaporkannya ke kementrian pendidikan dan pihak dinas maupun penegak hukum.

“Sementara pemerintah pusat Cq Kemendikbud sudah mengucurkan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk kebutuhan semua kegiatan sekolah dan semuanya sudah diatur di dalam Dana BOS,” ucap salah satu orangtua siswa.

“Sering para kepala sekolah membuat alasan yang tidak-tidak hingga melakukan pungutan terhadap siswa, padahal itu tidak dibenarkan dan sudah melanggar aturan,” ujar Timbul Sinaga, SE Ketua Umum (Ketum) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Gerakan Berantas Korupsi – Republik Indonesia (FORGEBUKI-RI) yang diminta tanggapannya di Jakarta belum lama ini.

Menurutnya, pihaknya akan melaporkan dugaan pungli di SMP Negeri 13 Kota Bumi ke pihak Cyber Pungli dan ke Kemendikbud.

Hal senada juga dikatakan Gunawan Ketua DPD Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (FORKORINDO) Provinsi Lampung yang telah menyurati Kepala SMP Negeri 13 Kota Bumi tentang berbagai masalah di sekolah tersebut, termasuk mempertanyakan penggunaan Dana BOS untuk pembelian buku dan buku Perpustakaan hingga K7 karena sampai detik ini data pembelian buku tahun pelajaran 2017-2018 di Kemendikbud masih kosong.

“Namun tidak dibalas dengan alasan bahwa Surat yang dilayangkan FORKORINDO dikatakan hilang. Kepala SMP Negeri 13 Kota Bumi ini telah mengabaikan Lembaga Kemasyarakat di Kota Bumi. Di era reformasi saat ini tidak perlu lagi ada yang disembunyikan harus taransparansi. Sesuai aturan pihak sekolah harus memampang di dinding sekolah penerimaan dan oenggunaan dana BOS secara taransparan. Selaku kepala sekolah harus mengetahui arti dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” papar Gunawan saat dihubungi melalui telepon selulernya. (Red)

 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *