Transparan  News
25 Juli 2018

Diduga Tidak Sesuai Spek, Dinas PUPR Kabupaten Dairi Tutup Mata

Transparan News
Proyek Peningkatan Jl. Jrs. Silalahi - Batas Karo, Link 041 Kec. Silahisabungan (24/07/2018)

TransparanNews, SIDIKALANG – Tender Lelang  Proyek  Peningkatan Jl. Jrs. Silalahi – Batas Karo, Link 041 Kecamatan Silahisabungan rampung dilaksanakan pada bulan juli lalu, dengan hasil penawaran Rp.12,4 M.

Persaingan para kontraktor peserta lelang sangat sengit bahkan diduga kuat ditempuh dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan lelang. Hal tersebut disampaikan oleh Ganti Lumban Toruan, SH, MH, kuasa hukum PT. FBB, Rabu (25/07/2018).

Menurutnya, pihaknya telah melayangkan surat pengaduan dugaan kecurangan pada proses lelang tersebut pada tanggal 31 Mei lalu. Sampai berita ini ditayangkan belum mendapat balasan dari Pemda Kabupaten Dairi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang /PUPR dan Inspektorat) dan Kejaksaan Negeri.

“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan langkah hukum, kemungkinan membuat laporan pidananya,” katanya dengan nada kesal.

Sementara itu, Palti T Koordinator  INDONESIA PROJECT WATH (IPW) Wilayah Sumatera Utara mengatakan, bukan hanya proses lelang saja yang diduga bermasalah, akan tetapi pelaksanaannya juga diduga bermasalah.

“Coba lihat untuk penggunaan material Sirtu yang pasang, apakah itu yang dimaksud dalam spesikasi kelas A, aturan dari mana itu, apakah Dinas PUPR tutup mata?” ungkapnya.

Palti menduga spesifikasi Sirtu tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam struktur perkerasan jalan. Pelaksana memilih Sirtu dari daerah Sidikalang selain dekat, murah lagi. Menurutnya harga Sirtunya Rp.350 ribu per meter kubik sampai lokasi proyek. Sedangkan kalau yang bagus dari daerah Medan mencapai harga Rp.700 Ribu per meter kubik. Jika hal ini dibiarkan akan mengakitabatkan potensi kerugian negara yang sangat besar bahkan Miliyaran Rupiah.

“Kami akan menyurati Dinas PUPR dan TP4D Kejaksaan Kabupaten Dairi terkait apa yang janggal ditemukan dilapangan,”  katanya menambahkan.

Pihaknya akan memantau pelaksanaan proyek tersebut mulai dari spesifikasi bahan material, ketebalan, cara pemadatan, pengguanaan alat dan penggunaan tenaga ahli dilapangan. Apabila ditemukan penyimpangan akan melaporkannya ke penegak hukum Tipikor.

Terkait hal itu, pihak terkait yakni Dinas PUPR Kabupaten Dairi belum dapat dimintai keterangan, karena selalu tidak ada di tempat (Kanto). Begitu juga dengan bagian Pengawas, tidak bisa ditemui di lapangan (Lokasi Proyek). (Sumihar S)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *