Transparan  News
14 September 2018

Komunitas Aktivis Lakukan Aksi di Kepulauan Nias Menuntut Penegakan Hukum

Anto Baho

TransparanNews, NIAS – Komunitas Aktivis Pejuang Keadilan (KAPK) Kepulauan Nias lakukan aksi menyampaikan aspirasinya di kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Kantor Bupati Nias dan Kantor Walikota Gunungsitoli, Kamis (13/9).

Dalam aksinya, pengunjukrasa menuntut adanya penegakan supremasi hukum di wilayah Kepulaun Nias.

“KAPK ini merupakan komunitas para aktivis Nias, terdiri dari LSM LP-RI Kepulauan Nias, LSM Forum Bohouni Gunungsitoli (LSM-FOBSIT), LSM PERKARA Kota Gunungsitoli, LSM LP-Tipikor Nusantara Kepulauan Nias dan Komcab LP-KPK Kota Gunungsitoli serta para aktivis dan pemerhati supremasi hukum se-Kepulauan Nias,” papar Penanggung Jawab Aksi Edward FF Lahagu, Afdika P.L, Trisusanto Beritawan Zebua.

Dikatakannya, bahwa tuntutan pengunjuk rasa adalah murni aspirasi rakyat demi kepentingan masyarakat dalam penegakan hukum di Polres Nias dan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli serta di Inspektorat kota Gunungsitoli dan Inspektorat kabupaten Nias.

Adapun tuntutan aksi antara lain;
1.Tahan dan penjarakan Kristian Halim alias Wilson diduga tersangka pada laporan nomor STPLP/386/XII/2017/NS polres Nias.

2.Polres Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli diduga diragukan tuntaskan kasus penganiayaan, pengancaman bunuh serta penghinaan kepada aktivis Nias, diduga pelaku Kristian Halim alias Wilson.

3.Diminta Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tahan diduga tersangka Sri Teti Murni Lombu alias Ina Glori diduga pelaku pencemaran nama baik, LP nomor: 276/IX/2017/polres Nias.

4.Dimohon Polres Nias tetapkan penyidikan Laporan No”STPLP/207/VIII/2018/Polres Nias pelapor Jumbato Manalu alias Manalu dan Laporan Aliansi Peduli Nyata No:SP.Lidik/238/VII/2018/Reskrim, terlapor Selamat Harefa.

5.Diminta Kejaksaan Negeri Gunungsitoli teliti dan tindak lanjuti Laporan LSM LP- RI Kepulauan Nias dan DPC LSM Perkara Kota Gunungsitoli tentang dugaan korupsi pembangunan jalan dan TPT, diduga dilakukan oleh pelaksana pekerjaan PT Karunia Sejahtera Sejati dan PT Olora Indah.

6.Diminta Polres Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menaikkan kasus laporan masyarakat, ormas dan LSM baik laporan Korupsi Dana BOS dll, diusut tuntas demi kepastian hukum, agar masyarakat percaya kepada institusi diatas.

7.Diminta kepada Walikota Gunungsitoli copot jabatan Kadis PUPR dan Kepala Inspektorat Kota Gunungsitoli diduga wanprestasi dan kinerja buruk dan Walikota tindak lanjuti temuan Inspektorat tentang dugaan korupsi pembangunan air bersih di Desa Fadoro Idanoi dana ADD tahun 2017.

8.Apresiasi kinerja kepemimpinan Bupati Nias dan dimohon agar para ASN diduga pelaku Amoral dan penyakit sosial, berinisial YH dan AH (diduga asusila), FW dkk (diduga berjudi) serta SL (diduga tersangka) dipecat dan dicopot jabatannya sebagai PNS di lingkup Pemkab Nias.

9.Diminta Kejaksaan Gunungsitoli proses dengan tuntas pengaduan DPC LSM Perkara Kota Gunungsitoli tentang Laporan Dana BOS TA 2016/2017 di SDN 076674 Orahili Tanose”o Kecamatan Gunungsitoli Alo”oa dan juga laporan di Polres Nias tentang dugaan pelaksanaan dana BOS SDN 076674 Orahili Tanoseo Kecamatan Gunungsitoli Alo”oa TA 2014/2015 dan segera tetapkan tersangkanya.

10.Tuntaskan laporan korupsi Dana Desa.

11.Tegakkan supremasi hukum di NKRI demi keadilan bagi seluruh rakyat Kepualauan Nias, khususnya di Polres Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Mewakili Kajari Gunungsitoli Kasie Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Hendra Praja, SH menjelaskan, bahwa persoalan mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan berinisial WL, masih dalam proses penyelidikan.

“Mungkin hal ini akan menjadi perhatian kami sesuai dengan pernyataan sikap yang telah kalian berikan,” tutur Hendra kepada para pengunjukrasa.

Aksi demo berlanjut ke Pemerintah Kabupaten Nias dan diterima dengan baik oleh Notianus Telaumbanua, S.Pd.

Dari pantauan awak media ini, kegiatan aksi damai KAPK ini berjalan dengan lancar dan berlanjut orasi ke kantor Walikota Gunungsitoli dan diterima dengan baik oleh Asisten III.

Pernyataan sikap tertulis juga diterima oleh Polres Nias diwakili oleh Waka Polres Nias Kompol Elizama Zalukhu.

Selanjutnya pernyataan dan tuntutan ini disampaikan di kantor DPRD kabupaten Nias dan DPRD kota Gunungsitoli dan berikutnya akan ditembuskan di institusi pusat di Jakarta dan Sumatera Utara agar menjadi motivasi dan atensi Muspida se Kepulaun Nias,” tegas para ketua LSM KAPK. (Arozatolo Tel/W-1)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *