Transparan  News
1 Februari 2018

LBH Patriot Laporkan Jaksa Peneliti dan KASI PIDUM Kejaksaan Kota Bekasi Ke Institusi Penegakan Hukum Etika Kejaksaan

Saut Manullang

TransparanNews, BEKASI – Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Patriot somasi Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi lantaran berkas Perkara NO. LP223/33-L/VII/2015/RESTA dengan tersangka“ SAMUEL DANNY PARSAORAN” selalu P-19, diduga kuat untuk mengaburkan Perkara atau Jaksa diduga merangkap sebagai penasehat hukum tersangka.

“Selaku Penasihat Hukum Ramly Siregar, korban dugaan tindak pidana lalu lintas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2016, melalui suratnya tertanggal 1 Februari 2018 sudah melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi terkait dugaan tindakan menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh Jaksa Peneliti dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (KASI PIDUM) Kejaksaan Negeri Bekasi,” ujar  Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H, Sahroni, S.H. kepada TransparanNews Kamis(1/02/2018).

Dikatakan Manotar adapun kronologisnya adalah.
A. TINDAKAN MEMPERSULIT DAN ATAU MENGHALANG-HALANGI PROSES HUKUM.
1. Bahwa klien kami (Ramly Siregar) adalah korban dugaan tindak pidana lalu lintas yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 8:30 WIB di Jalan Raya Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi;
2. Bahwa akibat kecelakaan dimaksud, klien kami menderita luka parah di kepala sebelah kanan, hingga mata hampir keluar dan koma selama satu minggu serta akibat kecelakaan dimaksud, telinga klien sebelah kanan sudah tidak berfungsi sama sekali (cacat permanen), hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari RS. Awal Bross Bekasi;
3. Bahwa yang diduga kuat pelaku/penabrak klien kami adalah tersangka SAMUEL DANNI PARSAORAN SIDABUTAR menggunakan sepeda motor Suzuki Smah Titan No. Pol. B 6102 KQO (Plat Merah)

4. Bahwa tersangka adalah anak kandung dari Murni Purba, staf Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bekasi dan pada saat itu, Murni Purba dibonceng oleh tersangka untuk diantarkan ke kantornya di Kejaksaan Negeri Bekasi.

5. Bahwa dari awal pemeriksaan perkara ini, baik Penyidik maupun Jaksa Peneliti diduga kuat sangat memihak kepada Tersangka dan Murni Purba. Satu hal yang paling tidak bisa dibenarkan adalah tindakan penyidik yang hanya memeriksa anak dari Murni Purba dan menjadikannya sebagai tersangka sementara Murni Purba (penegak hukum) tidak dijadikan tersangka. Pada hal dia harus dimintakan pertanggungjawaban karena diduga kuat menyuruh anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan ke jalan umum pada hal dia tahu bahwa anaknya masih dibawah umur (Murni Purba diduga sengaja melanggar hukum dan berakibat lain, ada korban akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya.

B. JAKSA PENELITI MEMPERSULIT PEMERIKSAAN/PROSES HUKUM DAN SENGAJA MENGABURKAN PERKARA/BERTINDAK SEBAGAI PENASIHAT HUKUM.
Dijelaskannya, 1. Bahwa berkas perkara sudah bolak-balik dari Penyidik ke Jaksa Peneliti (P-19) sebanyak 7 (tujuh) kali, dan yang sangat tidak masuk akal adalah “SARAN JAKSA PENELITI UNTUK MENCARI PIHAK YANG KATANYA MENABRAK TERSANGKA DARI BELAKANG HINGGA TERJADI TABRAK BERUNTUN DAN MENGAKIBATKAN KLIEN MENJADI KORBAN”.

Namun, hal inipun penuh kejanggalan sebab setelah kejadian, Sepeda Motor yang ditumpangi oleh tersangka tidak ada rusak/lecet dibelakang, tentunya hal ini akan terjadi bila memang benar ada pengendara lain menabrak yang bersangkutan dari belakang.

Hal yang sama kami amati bahwa kerusakan hanya terjadi pada sepeda motor klien, rusak disebelah kanan knalpot akibat tabrakan oleh motor tersangka (foto diambil saat setelah kejadian)

2. Tujuh (7) kali berkas dikembalikan oleh Jaksa Peneliti selalu menyarankan untuk mencari “ yang menabrak tersangka” YANG MENURUT KAMI HANYALAH REKAYASA DARI TERSANGKA SEBAB SEKALI LAGI, SEPEDA MOTOR TERSANGKA TIDAK ADA KERUSAKAN DIBELAKANG”, bagaimana mungkin Jaksa Peneliti menyarankan penyidik untuk mencari “ yang tidak ada”, bukankah disini Jaksa Peneliti sengaja mengaburkan perkara????

3. Bahwa kami menerima pemberitahuan dari Penyidik bahwa Jaksa Peneliti kembali mengembalikan berkas (P-19) pada tanggal 11 Januari 2018 dengan berbagai alasan baik formil dan materil yang menurut hemat kami hanyalah untuk menghilangkan/mengaburkan perkara dengan berbagai alasan seperti Berkas Batal Demi Hukum dan sebagainya.

4. Bahwa surat tersebut ditulis dan ditandatangani oleh ANDI ANDIKAWIRA PUTRA, S.H., M.H, selaku Jaksa Penuntut Umum.

Yang menjadi pertanyaan kuasa hukum korban adalah apakah memang yang bersngkutan Jaksa Peneliti dalam perkara ini, karena informasi dari penyidik bahwa Jaksa Peneliti bukan yang bersangkutan. Lantas apa kapasitas yang bersangkutan untuk menulis surat Petunjuk P-19 ke Penyidik sebab yang bersangkutan bukan Jaksa Peneliti??

5. Andaikan yang bersangkutan benar sebagai Jaksa Peneliti Perkara tersebut, dilihat dari isi surat P-19 dari ANDI ANDIKAWIRA PUTRA, S.H., M.H, yang bersangkutan tidak lagi berfungsi sebagai Jaksa Peneliti, melainkan sebagai Penasihat Hukum Tersangka dengan kepiawian yang sangat tinggi dengan dalil-dalil hukum untuk membebaskan tersangka.

6. Namun bagi kami yang sering membela terdakwa di PN Bekasi/Jaksa Penuntut Umum Kota Bekasi, bahwa berkas perkara tidak selengkap permintaan yang bersangkutan.

Dijabarkan Manotar, salah satu contoh pada perkara pidana No. 819/Pid.Sus/2017/PN. Bekasi bahwa berkas perkara secara formil dan materil belum lengkap tapi sudah diajukan ke Majelis untuk diperiksa/disidangkan.

Hal ini mengakibatkan klien kami TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa perkara ini justru Jaksa Peneliti dengan segala daya upaya bagaikan Penasihat Hukum tersangka sampai-sampai dalam P-19 mendalilkan cacat hukum, batal demi hukum dan dalil-dalil lain yang sangat ngotot agar berkas perkara jadi kabur????

7. Kami meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi agar memanggil yang bersangkutan karena menurut hemat kami selaku penasihat hukum Korban bahwa tindakan Jaksa demikian sudah diambang batas tupoksinya sebagai Jaksa Peneliti dan sudah bertindak seperti penasihat Hukum Tersangka.

Apa kepentingannya, apakah karena orangtua tersangka adalah staff PIDUM, tegas Manotar.

Lanjut Manotar, akan segera melaporkan Jaksa Peneliti dimaksud ke institusi penegakan hukum Etika Kejaksaan, agar yang bersangkuatn diperiksa dan diberi sanksi atas perbuatannya.(Saut)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *