Transparan  News
15 November 2018

Mantan Kapus AKPA Kemendagri Dudy Jocom Divonis 4 Tahun Penjara

Anto Baho

TransparanNews, JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum mantan Kepala Pusat AKPA Kemendagri Ir. Dudy Jocom, MSi dengan pidana penjara 4 tahun, denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan, disamping itu Dudy juga dihukum membayar kerugian negara sebesar Rp 4,2 Milyar.

Sidang putusan yang digelar pada rabu (14/11) dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sunarso, SH.MH dihadiri oleh Jaksa KPK Tito Jaelani dan tim pengacara yang dipimpin Adardam Achyar, sementara putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Dudy Jocom 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan dan membayar kerugian negara sebesar Rp 4,2 milyar.

Usai putusan dibacakan isteri Dudy tidak mampu menahan isak tangis, dan Dudy menghampiri isterinya yang duduk dideret paling depan kursi pengunjung ruang sidang isterinya langsung merangkul Dudy sambil terisak yang sempat dikerubungi wartawan untuk merekam gambar momen tersebut.

Dudy Jocom didakwa saat menjabat selaku PPK merangkap KPA telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya saat mengelola pembangunan 4 kampus IPDN Bukittinggi, Rokan Hilir, Gowa, dan Minahasa tahun anggaran 2011 dimana masing-masing perkara empat kampus tersebut disidik KPK secara terpisah dan yang disidangkan pertama untuk kasus kampus IPDN Bukittinggi Sumatera Barat dengan pagu anggara Rp 127,893 milyar kerugian negara sebesar Rp 34 milyar diduga dana mengalir ke beberapa pihak Mohammad Rizal dari Kemendagri Rp 500 juta, Sri Kandiyati juga dari Kemendagri Rp 100 juta sementara unsur swasta PT. Hutama Karya Rp 22 Milyar, GM PT. Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan Rp 571 Milyar, CV. Prima Karya Rp 3,3 Milyar, CV. Restu Kreasi Mandiri Rp 265 juta, PT. Yulian Berkah Abadi Rp 79 juta, Dudy sendiri dituduh menerima aliran dana melalui saksi Mulyawan sebesar Rp 4,2 milyar namun Mulyawan mengaku menyerahkan melalui Dedy adik kandung Dudy, dipersidangan Dedy menyangkal menerima uang dari Mulyawan.

Dalam nota pembelaan pribadi Dudy Jocom yang dibacakan dipersidangan Dudy menyangkal menerima aliran dana suap dari proyek itu, sebaliknya Dudy mengklaim bahwa dibawah kepemimpinannya atas proyek itu Kemendagri menerima predikat WTP dari BPK, namun kalau ada kekurangan dalam pembangunan kampus IPDN tersebut Dudy mengakui itu diluar kemampuannya.

Atas putusan pengadilan tersebut baik Jaksa KPK maupun Dudy dan penasehat hukum menyatakan pikir-pikir dulu. Usai sidang Jaksa KPK yang dicegat wartawan menyatakan bahwa putusan dibawah tuntutan jauh namun kita masih pikir-pikir selama 7 hari.

Salah seorang penasehat hukum terdakwa Martilla Meldy Montororing yang diminta komentarnya oleh wartawan mengatakan bahwa tim penasehat hukum masih mempelajari putusan itu apa langkah selanjutnya karna pasti akan dikonsultasikan dengan terdakwa. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *