Transparan  News
31 Juli 2020

Menkumham Puji Kinerja Polri dan Berharap Dijadikan Contoh Institusi Lain

soepianto

TransparanNews, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyebut penangkapan buronan hak Djoko Tjandra menjadi penegasan bahwa negara tak bisa dipermainkan oleh siapa pun.

Yasonna mengapresiasi langkah tegas Polri yang mempidanakan oknumnya terkait pembuatan surat jalan Joko. Dia berharap langkah ini diikuti lembaga lain dalam kasus senada dan tidak berhenti pada pencopotan semata.

“Penangkapan tersebut setidaknya telah mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan Djoko Tjandra,” katanya, di Jakarta, Jumat (31/7).

Menurut dia, pernyataan institusinya adalan sikap tegas bahwa negara pada akhirnya tidak bisa dipermainkan oleh siapa pun yang mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum di negara ini.

“Penangkapan Djoko juga menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia.”

Oleh karenanya, lanjut Yasonna keberhasilan ini harus diikuti dengan proses peradilan yang transparan. “Dengan demikian bisa menguak kasus tersebut secara terang benderang.

Yasonna secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas keberhasilan menangkap buronan yang kabur sejak 2009 tersebut.

“Apresiasi tinggi tentu harus diberikan kepada jajaran Bareskrim Mabes Polri, terlebih karena proses penangkapan ini dimudahkan lewat pendekatan P2P (police to police, red.),” tuturnya.

Apresiasi serupa juga diberikan atas apresiasi kinerja Bareskrim yang tengah mengusut dugaan pidana atas keterlibatan okum Polri terkait penerbitan surat jalan buat Djoko alias Joko S. Tjandra.

“Sikap tegas ini bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain, untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang terlibat dalam surat jalan Djoko alias Joe Chan.
“Pencopotan semata tentu tidak cukup, harus diikuti dengan proses pidana,” kata Yasonna.

Dia berharap kasus Djoko menjadi pelajaran agar jangan lagi ada oknum di lembaga penegak hukum di Indonesia yang merasa bisa bermain-main dengan hukum. “Negara tidak akan berkompromi soal ini,” pungkasnya.

Terkait dengan kasus Djoko S. Tjandra, Kejaksaan Agung juga telah memeriksa dan mencopot Jaksa Paningki dari jabatannya terkait dugaan pertemuan dengan Djoko dan kuasa hukumnya, di Malaysia.
Sanksi itu diberikan juga, karena jaksa tersebut melakukan bepergian ke luar negeri 9 kali tanpa izin tertulis pimpinan, Rabu (29/7).

Sikap “lembek” itu sempat dikritisi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan minta Kejagung bersikap tegas agar tidak terulang di masa datang.
“Paling tidak dicepat sebagai PNS Kejaksaan,” ujarnya mencontohkan, Kamis (30/7). (Tom/Aho)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *