Transparan  News
25 Juli 2018

Menurut Dosen Mpu Tantular, Sipir Lapas Digantikan Saja dengan Tentara

Anto Baho

TransparanNews, JAKARTA – Terungkapnya sel penjara bak hotel mewah di Lapas Sukamiskin membuat citra Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin buruk. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta, Ferdinand Montororing.

“ASN di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia terutama yang memegang kendali kuasa mulai dari sipir penjaga pintu sampai Kepala Lapas dan Rutan tidak ada yang bebas dari pungli dan suap. Sedangkan pungli dan suap sudah menjadi delik korupsi bukan hanya yang merugikan keuangan negara,” ungkap Ferdinand, Rabu (25/7) pagi disela-sela diskusi bertajuk ‘Lapas Sukamiskin Aparatnya Suka Kaya’ di kantor LBH Ampera Jakarta.

“Kebobrokan aparatur di Lapas dan Rutan se-Indonesia sudah kanker stadium empat, sudah susah diselamatkan. Hanya bisa dengan cara disuntik mati artinya digantikan oleh Tentara pakai hukum militer disana, hal ini untuk merubah kultur ASN di Lapas dan Rutan untuk merealisasi Presiden gunakan hukum darurat Staat Noodrecht,” imbuh Ferdinand memberi peringatan yang sangat ekstrim.

Ferdinand bukan tanpa alasan mengutarakan pandangan yang keras, kejengkelannya menyaksikan didepan batang hidungnya para sipir menggunakan kesempatan dan kekuasaannya untuk memeras warga binaan dan keluarganya mulai saat awal masuk sudah harus bayar uang kamar kisaran empat sampai lima belas juta.

“Kamar kelas bawah kalau kos mahasiswa kamar monyet. Tanpa setoran maka siap ditempatkan di barak penampungan seperti ikan asin, tiap ada kunjungan wajib setor 50 sampai 150 ribu ke kepala kamar selaku kordinator yang nantinya menyetor ke sipir,” ujarnya.

Ferdinand juga mengungkapkan, untuk bisa gunakan handphone ada lagi setoran bulanan kisaran 1,5 juta hingga 2,5 juta. Beda Lapas beda tarif jadi sama dengan kelas hotel, pengalamannya selaku advokat ketika mengunjungi klienusai di berbagai Lapas dan Rutan baik di Jakarta maupun di daerah di Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Jawa maupun Sumatra.

Menurutnya, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly bukan tak tau keadaan ini bahkan ketika Yasonna Laoly masih menjadi anggota DPR komisi hukum sudan sering menerima laporan masyarakat, tapi tidak bertindak maksimal.

“Untuk apa bikin road map Lapas dan Rutan seperti diutarakan Dirjen Pemasyarakatan pada jumpa pers Minggu, tidak ada guna itu semua hanya menghabiskan uang rakyat lewat APBN. Advokat saja yang penegak hukum juga tidak di hormati di Rutan kecuali memberikan sejumlah uang maka dia bisa jadi orang penting karena mendapat penghormatan dan pelayanan VVIP layak Jokowi,” tegas Ferdinand.

“Jadi nanti saya akan gunakan kesempatan yang baik ini mengerahkan setiap LSM dan masyarakat Madani untuk bersurat ke Presiden Jokowi agar membubarkan ASN di Lapas dan denda ganti dengan Tentara, sifatnya sementara karna pakai hukum darurat itu Staat Noodrecht,” menutup pembicaraan dengan wartawan. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *