Transparan  News
11 Desember 2019

Muslim JB : Langkah Wali Kota Mengajukan Judisial Review Dinilai Ngawur

soepianto

TransparanNews, JAKARTA – Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Kosgoro 1957 Muslim Jaya Butarbutar, SH mengatakan langkah Wali Kota Bekasi mengajukan judisial review terhadap UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Dosial Nasional (SJSN) yang dianggap bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di nilai ngawur.

Advokat kondang ini menilai, seharusnya Wali Kota tidak mengajukan judisial review terhadap UU tersebut karena dianggap bertentangan. “Judisial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU adalah jika bertentangan dengan UUD 45. Pertanyaannya adalah di pasal berapa UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang¬† Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertentangan dengan UUD 45? pasal berapa yang dilanggar dalam UUD 45? Kalau antara satu undang undang bertentangan dengan UU lain itu bukan ranah Mahkamah konstitusi saya pastikan yudisial review yg diajukan walikota bekasi tidak diterima alias NO,” jelas Muslim JB.

Nah, katanya, disinilah gagasan Presiden Jokowi dengan menerapkan omnibus law, yaitu melakukan sinkronisasi dengan mengabungkan beberapa UU yang mengatur terkait kesehatan menjadi satu payung hukum, harus didukung banyak UU dengan UU lain yang bertentangan sehingga menyulitkan eksekusi dilapangan. “Makanya perlu gagasan omnibus law sebagaimana disampaikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto untuk melakukan harmonisasi. Mana UU yang bertentangan segera di sinkronkan. Saya kira sudah tepat Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 yang menyebut Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Permendagri tersebut, tidak bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak ada pasal yang bertentangan,” ujarnya.

Jadi menurut Muslim JB, langkah Wali Kota Bekasi melakukan judisial review ngawur dan pasti tidak diterima karena tidak kuat dasar hukumnya dan tidak ada pasal yang dilanggar dalam UUD 45. “Saya beranggapan judisial review hanya mencari simpati saja. Seharusnya yang dilakukan adalah audit keuangan terhadap KS-NIK selama penggunaan dana keuangannya,” terang Muslim JB. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *