TransparanNews, BANTEN -Orang tua calon siswa yang mendaftarkan anaknya melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online mengaku kecewa atas carut marutnya pengelolaan sistem tersebut.

Moch. Ojat, salah satu orangtua calon peserta didik dari Rangkasbitung, Lebak berharap Pemprov Banten segera mencari alternatif lain dengan adanya kendala pendaftaran online tersebut.

“Sebagaimana lazimnya dalam suatu kegiatan pasti ada plan A dan plan B. Ketika PPDB online tidak bisa jalan dengan seperti yang diharapkan seharusnya ada plan B seperti diadakan manual dulu di sekolah tujuan, sehingga calon peserta didik minimal sudah daftar dulu mengenai nanti akan dionline kan maka dengan terpaksa admin masing-masing sekolah yang mendaftarkan,” kata Ojat yang dikenal eksis menjadi pengamat pendidikan di Banten tersebut.

Dalam kondisi seperti saat ini kata Ojat, seleksi secara manual pun tak ada masalah selama pelaksanaannya transparan dan akuntable.

Pengamat Pendidikan ini juga minta agar pejabat yang terkait dengan dalam PPDB online bertanggungjawab.

Dia menuturkam, sudah berusaha mendaftar sejak hari Kamis (21/6/2018) dini hari namun hingga memberikan rilis kepada Media, Jum’at (22/6/2018) pagi tak kunjung berhasil.

“Sistem IT harusnya memudahkan masyarakat dalam pendaftaran siswa baru tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten malah terjadi sebaliknya, membuat susah dan membuat resah,” kata Ojat melalui pesan whatsapp kepada Media.

Orangtua calon peserta didik ini berharap Pemprov segera mencari alternatif lain dengan adanya kendala pendaftaran online tersebut.

“Sebagaimana lazimnya dalam suatu kegiatan pasti ada plan A dan plan B. Ketika PPDB online tidak bisa jalan dengan seperti yang diharapkan seharusnya ada plan B seperti diadakan manual dulu di sekolah tujuan, sehingga calon peserta didik minimal sudah daftar dulu mengenai nanti akan dionline kan maka dengan terpaksa admin masing-masing sekolah yang mendaftarkan,” kata Ojat.

Dalam kondisi seperti saat ini kata Ojat, seleksi secara manual pun tak ada masalah selama pelaksanaannya transparan dan akuntable.

Ojat juga minta agar pejabat yang terkait dengan dalam PPDB online bertanggungjawab.

“Bapak gubernur Banten juga harus bisa menindak bawahannya dengan tegas, karena ini kejadian kedua kalinya.” tandasnya.

Sebelumnya, sebagaimana dilangsir beberapa media lokal, Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menunjukan kemarahannya dan datang ke Command Center yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Banten, Kamis (21/6/2018).

Kemarahan Gubernur Banten dipicu karena sebelumnya saat rapat-rapat soal PPDB, aparatur sipil negara (ASN) yang menangani soal itu selalu melaporkan sistem pendaftaran online itu sudah siap. Namun kenyataannya Ternyata, sejak pukul 00.00 WIB, Kamis, (21/6/2018) sistem itu selalu down dan tidak dapat diakses oleh para calon peserta didik yang akan mendaftar ke sekolah menangah atas negeri (SMAN) atau sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN).

Gubernur Banten mengaku menerima banyak keluhan soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online yang seharusnya dimulai Kamis ini atau tanggal 21 Juni 2018.

Gubernur mendapatkan penjelasan yang kurang memuaskan konsultan IT yang dipekerjakan untuk PPDB. Konsultan beralasan, antrean atau pengakses PPDB online membludak hingga sistem eror.
“Saya tidak paham teknis. Yang saya pahami bagaimana warga dapat daftar masuk sekolah negeri,” kata Wahidin Halim, memotong penjelasan dari konsultan IT tersebut.
Gubenur juga mengungkit pernyataan kesiapan dari pihak-pihak yang terlibat PPDB namun pada pelaksanaannya tak sesuai harapan.

“Semalam saat saya kumpulkan dan saya tanya kesiapan nya semua laporan katakan sudah siap,  tapi kenapa harus ada kendala lagi ?” kata gubernur dengan nada tinggi.

Sementara itu pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Banten belum memberikan keterangan terkait adanya kendala dalam PPDB online tersebut.(*)