“Wong saat Pra Peradilan AA kalah dari klien kami sebagai pelapor, Iwan Kurniawan. Dan si AA ini kini sudah resmi DPO.”ujar kuasa hukum Iwan Kurniawan Ulrikus Raja.SH.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Advokasi Hak Azasi Manusia (DPW LEADHAM) Jawa Tengah, Ir.Rismauli D. Sihotang, menuding, keputusan DPO yang disandang oleh AA itu merupakan akal-akalan untuk menyenangkan pihak pelapor.

“Ah itu DPO hanya akal-akalan saja agar pelapor merasa senang. Buktinya AA itu belum juga ditangkap masih berkeliaran kok.”ucap Rismauli saat mengelar konferensi pers di kantor DPW Leadham gedung Cawang Kencana, Jl. Mayjen Sutoyo Kav.22, Cawang, Kramatjati, Kota Jakarta Timur pada, Jum’at lalu (11/5/2018).

Dirinya mengatakan, dalam proses perkembangan selanjutnya telah terjadi tindakan tidak patut yang dilakukan oknum anggota Kepolisian dengan tidak melakukan penangkapan terhadap DPO (AA).

“Kami tim kuasa hukum Iwan menerima SP2HP dari polres yang menyatakan telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Ade Aryudi, SE guna mencari keberadaan AA tersebut. Ironisnya, walaupun sudah terdeteksi malah terjadi pembiaran,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, surat perintah penangkapan (SP2HP) dari Polres JakTim sudah dilakukan tahap pertama ke Kejaksaan Jak-Tim.

“SOP (standar operasional prosedur) pihak Polres itu tentunya sudah benar secara prosedural. Pihak oknum penyidik Polres Metro Jaktim sepertinya kesulitan dalam proses penangkapan AA. Mungkin harus ada supervisi dalam hal ini. Maka sebagai hak selaku warga negara, sudah menjadi kewajiban penyidik, polisi sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat untuk menindaklanjuti secara cepat dan tepat.”tegasnya.

AA sendiri dilaporkan bukan hanya kasus narkoba tapi juga dugaan pemalsuan tandatangan soal hak waris.(Chris)