Transparan  News
5 Januari 2018

Puluhan Tahun Mengelola Parkir, Melayani Dengan Baik Dan Tulus

Saut Manullang

TransparanNews, BEKASI – Persoalan Parkir Meter yang diprogramkan Pemerintah Kota Bekasi belum selesai ujung permasalahannya, dimana masyarakat bingung dalam pengelolaannya, pasalnya sesuai aturan Pemerintah sudah harus mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang langsung masuk pada alat yang sudah dipasang gagal dalam pelaksanaannya.

Demikian halnya pengelolaan parkir sentra Niaga Kalimalang 1,2 dan 3, yang sudah puluhan tahun dikelola, dan taat menyetorkan pajak Parkir harus diganggu dengan menerbitkan SK dan juga surat teguran.

Pada prinsipnya dalam upaya pemanfaatan dan pengoptimalan aset milik pemerintah Kota Bekasi berupa prasarana,sarana dan utilitas Perumahan, perdagangan dan Industri, sejalan dengan pemenuhan kebutuhan layanan sarana parkir dibeberapa kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Bekasi, serta dukungan terhadap efesiensi dan sistem perparkiran,baik fasilitas, cara pembayaran dan percepatan laporan pendapatan parkir dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bekasi.

“Namun seiring dengan kondisi tersebut Pemerintah Kota Bekasi tidak bisa membuat keputusan sepihak terkait pengelolaan parkir didalam Ruko,dimana pengelola parkir yang sudah puluhan tahun mengelola dan melaksanakan sesuai kesepakatan dengan pemilik ruko,dan itupun sudah kesepakatan dengan pengembang,” ujar Achmad Djumadi Ketua Ormas Gibas Sub Sektor Margajaya Bekasi Selatan Kota Bekasi saat laksanakan press release dengan Media Jumat(5/01.2018)

Dikatakannya, selama puluhan tahun mengelola parkiran diwilayah Bekasi Selatan selalu taat dalam penyerahan pajak dan retribusi, tiba tiba Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan suatu surat keputusan Walikota Bekasi Nomor.032/Kep.39-BPKAD/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017,dimana pada akhirnya gugur dengan sendirinya karena SK tersebut hanya berlaku untuk tiga bulan.

Lanjut Djumadi panggilan akrabnya, SK yang dikeluarkan Pemkot sangat membuat resah pemilik ruko dan juga pengusaha parkir yang sudah lama mengelola lokasi parkir tersebut yang sebelumnya diberikan izin oleh Dinas Perhubungan(Dishub) Kota Bekasi.

Diakui Achmad Djumadi, selaku pengelola parkir sejak dari awal hingga sekarang,kewajiban sebagai retribusi (Pajak Parkir) selalu terbayarkan.

Setelah membaca,dan mempelajari SK Walikota, dimana didalamnya sudah tercantum kerjasama parkir dengan Perusahaan lain,dan menurut kami banyak kejanggalan dan sarat dengan Kolusi,Korupsi,dan Nepotisme( KKN ),untuk itu diharapkan adanya pengkajian ulang serta merumuskan kembali,sehingga Pemerintah tidak terlihat memaksakan kehendak.

Dikatakan Djumadi,sudah menyurati Dewan Perwakilan Rakrat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Komisi C,agar mengambil solusi yang terbaik dalam duduk bersama,pasalnya surat yang dibuat salah satu perusahaan yang tercatat dalam SK mengatakan segera mengosongkan lokasi,kalau terjadi masalah siapa yang bertanggung jawab,tegasnya.

Dikatakannya, pihak kejaksaan sudah memanggil Kepala Dishub,dan juga Kepala BPKAD serta pengelola PT Atmosfir Kreasi Mandiri yang tercantum dalam SK,dan kedepannya pihak kami akan menyurati kembali Kejaksaan,pungkasnya.

Dia berharap DPRD Kota Bekasi untuk mencabut SK Walikota Bekasi dan meninjau kembali perjanjian kerjasama tersebut,tutupnya.(Saut)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *