Transparan  News
14 September 2018

Ratusan Warga Datangi DPRD OKU, Tolak Tambang Batubara di Wilayahnya

Saut Manullang

TransparanNews, BATURAJA – Rencana penambangan Batubara di wilayah Batumarta oleh PT Selo Argodedali di demo masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Aksi Masyarakat Peduli Lingkungan Batumarta (AMPLB) Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada Kamis (13/9/2018).

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam AMPLB mendatangi gedung wakil rakyat menyuarakan penolakan rencana penambangan di wilayah mereka.

“Masyarakat Batumarta bisa hidup karena kawasan Batumarta adalah kawasan agribsisnis sehingga tidak perlu penambangan batubara, oleh karena itu kami menolak penambangan batubara di Batumarta” ujar Irsan Yuliadi selaku koordonator lapangan.

Orasi di halaman gedung DPRD OKU yang di kawal.ketat Satuan Polsi Pamong Praja (Sat Pol PP) anggota dan anggota Polisi akhirnya perwakilan diterima oleh anggota DPRD OKU di ruang Badan Musyawarah DPRD OKU untuk melakukan dialog.

Di ruang Bamus perwakilan aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani, didampingi beberapa anggota DPRD OKU serta dihadiri Asisten 2 Pemkab OKU, Kepala Kesbangpol, Kepala UPTD pertambangan, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional serta Camat Lubang Raja.

Pertemuan di ruangan Banmus DPRD OKU koordinator aksi Irsan Yuliandi Audi menyerahkan surat yang berisi 6 tuntutan kepada DPRD OKU yang diterima anggota DPRD OKU Yopi Sahrudin yang menjadi pimpinan musyawarah dalam pertemuan tersebut.

Perwakilan massa meminta pihak DPRD dan pemerintah untuk bersama-sama menolak dan menghentikan pertambangan batubara di wilayah Batumarta serta meminta revisi Perda OKU tentang Tata Ruang.

“Kami sebagai bagian masyarakat menolak penambangan yang akan dilakukan hanya saja kita terbelenggu dengan UU No. 23 tahun 2014” jawab Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani.

Meskipun demikian, pihak DPRD OKU akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk mencari solusi permasalahan operasional penambangan di Kecamatan Lubuk Raja.”Hal ini akan di bahas bersama unsur pimpinan dewan, untuk mencari solusinya,” ujar Zaplin.

Asisten 2 Setda OKU  Fachruddin Rozi, menambahkan bahwa saat ini kewenangan penerbitan izin pertambangan batubara adalah kewenangan pemerintah pusat.

“Izin penambangan batubara merupakan kewenangan pemerintah pusat, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014″jelasnya.

Terkait tuntutan masyarakat mengenai perubahan wilayah Batumarta menjadi kawasan agribisnis akan di kaji rencana tata ruang yang ada.

Sementara itu Kepala UPTD Pertambangan Regional VI Sumsel M. Toyib menjelaskan bahwa izin yang dimiliki PT. Selo Argodedali telah ada sejak tahun 1997.

“Kegiatan penambangan PT. Selo Argidedali berdasarkan perjanjian PKP2B antara perusahaan dan pemerintah pusat yang telah dilakukan pada tahun 1997” ujar Toyib. (Red).

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *