Transparan  News
11 Oktober 2018

YLBH Bekasi Jadi ‘Amicus Curiae’ Mantan Kadis Tata Ruang dan Pertamanan Minahasa Utara

Anto Baho

TransparanNews, JAKARTA – YLBH Bekasi menanggapi surat terbuka Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertamanan Pemkab Minahasa Utara Provinsi Sulut, Agust Tampah Sangian, SH mendapat respon positif dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta Ferdinand Montororing yang juga pendiri YLBH Bekasi.

Montororing menuturkan,  Agust dalam surat terbuka curhat soal perlakuan tidak adil dari Kejaksaan Negeri Airmadidi yang menyeretnya selaku pesakitan dalam perkara kurang bayar retribusi daerah sebesar Rp.144.312.000.- atas penerbitan IMB permohonan Joane Marcelino Poli.

Katanya, menurut Agust aturan hukum pajak dan retribusi daerah itu kalo masyarakat kelebihan bayar maka Pemda wajib mengembalikan uang rakyat, sebaliknya kalau kurang bayar maka Pemda menerbitkan ketetapan kurang bayar dan ditagih.

Pada tahun 2013 PT Sukses Makmur Abadi melalui Joan Mercelino Poli mengajukan permohonan IMB Gudang dan Ruko yang kemudian diproses dan dihitung retribusinya oleh Kepala Bidang Pengawasan Ir. Brammy Yeldy Ticoalu anak buah Agust, namun hitungan Brammy ternyata terlalu tinggi yakni sebesar Rp.942.149.000.- setelah disetor biaya retribusi oleh pemohon tiga hari kemudian Joane menemui Brammy minta keringanan dan Brammy melaporkan permintaan itu kepada Agust atasannya akhirnya disetujui hitung ulang sehingga terjadi pengurangan Rp.229.188.000.- ternyata tahun 2015 ada pegawai melaporkan ke Polisi keganjilan pada kerja Brammy selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Pertamanan, akhirnya kasus itu diproses menjadi kasus korupsi yang setelah dihitung oleh inspektorat kabupaten ada kekurangan setor Rp.144.312.000.- yang dianggap sebagai korupsi.

Ferdinand kemudian melakukan penelitian atas kasus itu bersama beberapa ahli hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta dan peneliti YLBH Bekasi ternyata disimpulkan ada kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Tipikor Manado dan Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara, Agust sendiri sudah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kasus bermula saat Joane Marcelino Poli mengajukan permohonan IMB Gudang dan Ruko atas nama PT Sukses Makmur Abadi tahun 2013 dan atas permohonan itu kemudian diproses oleh Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Pertamanan Ir. Brammy Yeldy Ticoalu dengan rincian biaya total Rp.942.149.00.- biaya tersebut kemudian dibayarkan oleh PT Sukses Makmur Abadi dengan cara biaya dibayar dengan uang tunai dijemput ke kantor PT Sukses Makmur Abadi oleh Ir. Brammy Yeldy Ticoalu bersama Bendahara Dinas Tata Ruang dan Pertamanan Theresia Rumbayan, ST. Setelah biaya dibayar,  pemohon Joane M. Poli merasa keberatan dengan biaya yang tinggi, lalu meminta pengurangan biaya kepada Ir. Brammy Yeldy Ticoalu dan dihitung ulang ternyata betul ada kelebihan setor selisih mencapai Rp.229.188.000.- kemudian dilaporkan kepada Agust selaku Kepala Dinas dan dibuatkan ketetapan pengurangan dimana kelebihan bayar sudah dikembalikan kepada Pemohon.

Pada tahun berikutnya ada laporan dari ASN Pemkab Minahasa Utara tentang perilaku kepala bidang pengawasan Ir. Brammy Ticoalu sehingga kasus itu diusut Polres Minut setelah diaudit oleh Inspektorat Pemkab ternyata ditemukan kurang bayar Rp.144.312.000.- kasus ini seharusnya ditagih kurang bayarnya tapi dibawa ke ranah pidana menjadi korupsi.

Agust merasa tidak melakukan penyimpangan dalam SOP selaku kepala dinas ia tidak ikut menghitung biaya retribusi karena kewenangan sudah diberikan kepada kepala bidang dan bendahara bahkan tidak pernah menugaskan biaya retribusi dijemput di kantor pemohon karna itu rentan pungutan liar tapi yang terjadi Agust jadi pesakitan menjadi terdakwa korupsi dan dijatuhi vonis satu tahun penjara dan denda, Agust tidak terima putusan itu dan banding namun putusan pengadilan tinggi Manado tetap menguatkan putusan pengadilan negeri Manado, Agust mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Atas jeritannya yang telah di non job kan dan dipersalahkan, jeritan Agust mendapat respon dari seorang dosen Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta Ferdinand Montororing yang kemudian bertindak selaku Amicus Curiae atau juga disebut “teman pengadilan” memberikan legal opinion atas dasar kepedulian pada keadilan, kemanusiaan dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum kata Ferdinand saat dijumpai senin (08/10) di Mahkamah Agung usai mendaftarkan legal opinion untuk kasus Agust tersebut.

Agust sendiri dalam petnyataannya merasa tidak melanggar SOP dan tidak pernah bersekongkol untuk mencari keuntungan pribadi. Pengadilan Tipikor Manado memutus pidana 1 tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.50 juta, oleh pengadilan tinggi Manado putusan dikuatkan. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *