Transparan  News
10 April 2018

Kepala Sekolah Bisa Dipenjara Jika UNBK Dipaksakan

Anto Baho

TransparanNews, BEKASI – 
Seluruh Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK di Kota Bekasi baik Negeri maupun Swasta di ingatkan agar jangan memaksakan pelaksanaan UNBK di sekolahnya apa bila belum memiliki komputer.

“Iya, jika di paksakan harus mengikuti Ujian Nasional berbasis komputer bisa-bisa kepala sekolah masuk penjara, pasalnya jika di paksakan anggaranya dari mana? tanya ketua LSM Forkorindo, Tohom.Tps, mau pinjam atau nyewa? Dari siapa?, mungut ke orang tua siswa? atau mau pakai Dana BOS ..?”, ungkap Tohom sambil bertanya. 

Ketua LSM Forkorindo ini mengatakan, bahwa pelaksanaan UNBK bukanlah tanggung jawab masyarakat, tetapi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam memenuhi sarana komputer di sekolah-sekolah.

“Jelas-jelas kalau sekolah memaksakan UNBK padahal belum memiliki saràna komputer itu menjadi pertanyaan besar dan menimbulkan kecurigaan, bisa dipastikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi ataupun Kepala sekolah melanggar peraturan dan regulasi yang ada”, ungkapnya kepada TransparanNews.Com, Selasa (10/4).

Lanjutnya, Anggaran Dana BOS tidak boleh di pergunakan untuk menyewa barang seperti komputer, itu sangat jelas dilarang dalam juknis Dana BOS, kalau dana BOS di pakai untuk menyewa komputer, itu artinya kepala sekolah masuk penjara, ungkapnya.

Terus kalau sudah sarana komputer belum punya, tetapi ada sekolah memaksakan harus mengikuti UNBK, itu pakai anggaran apa? mungkin ada sekolah yang meminjam komputer dari orang tua siswa tanpa perlu bayar sewa tetapi itupun tidaklah efektif dalam pelaksanaanya.

Karena itu Ketua LSM Forkorindo meminta agar Sekolah jangan memaksakan harus mengikuti UNBK di sekolahnya kalau belum memiliki komputer, jangan karena supaya terlihat hebat dan tidak mau kalah dari sekolah yang sudah mampu melaksanakan UNBK, Kepala sekolah memaksakan, sehingga orang tua siswa jadi korban pungutan dalam membiayai UNBK, itu tidak boleh ungkapnya.

Sekolah tidak perlu memaksakan, karena Kementrian Pendidikan dalam kebijakan pelaksanaan UNBK tidak memaksa seluruh sekolah Negeri maupun Sekolah swasta tahun ini wajib harus melaksanakan UNBK, itu bagi sekolah yang sudah memiliki pasilitas yang memadai atau yang sudah mampu, walaupun tujuan pemerintah kedepannya bahwa pelaksanaan UN akan dilaksanakan berbasis komputer, di seluruh indonesia tetapi akan bertahap.

UNBK itukan kebijakan dari pemerintah, tentu pemerintah  harus siapkan dulu semua sarana baru UNBK bisa dilaksanakan.

Tohom pun mengingatkan pemerintah pusat dan daerah, jangan karena kebijakan Kementrian Pendidikan dalam UN berbasis Komputer ini, masyarakat jangan jadi korban, masyarakat sudah banyak yang susah jangan di tambah lagi ” ungkap Tohom.Tps.■ (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *