Transparan  News
13 Desember 2017

Prihatin! SD Negeri 04 Mekarsari Belajar Tanpa Meja dan Kursi

Saut Manullang

TransparanNews,TAMBUN SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan tahun 2017 menganggarkan dana APBD untuk pengadaan meja siswa sekolah dasar (SD) sebesar kurang lebih Rp11.353.072.000 dan pengadaan kursi siswa SD sebesar kurang lebih Rp7.203.648.000. Ironisnya, anggaran sebesar itu tidak bisa memenuhi kebutuhan meja dan kursi siswa SD yang ada di Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, masih ada beberapa sekolah dasar yang mengharuskan siswa nya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) duduk dilantai.

Seperti SD Negeri 04 Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, siswa nya memohon kepada Bupati Bekasi untuk memberikan meubeller (meja kursi, Red). Dikarenakan dalam KBM setiap harinya siswa terpaksa harus belajar lesehan diatas lantai lantaran kelas mereka belum disediakan bangku dan kursi.

Guru Kelas 6 SD Negeri 04 Mekarsari, Suparjo mengatakan, kondisi yang dialami siswa tempat ia mengajar disebabkan lambannya koordinasi dari dinas terkait, dalam hal pengadaan sarana dan prasarana.

Sebelumnya kata Suparjo, SD Negeri 04 Mekarsari baru saja merampungkan pembangunan ruang kelas baru, dimana dari yang sebelumnya ruang kelas berjumlah lima ruangan, kini dengan penambahan empat ruang kelas baru sekolah tersebut memiliki sembilan ruang kelas. Namun penambahan ruang kelas tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana meja dan kursi.

“Dibangun sejak 10 agustus 2017, rampung sekitar petengahan November lalu tapi sampai sekarang ruang kelas masih kosong belum ada meja dan kursi,” Kata Suparjo yang merangkap juga bidang kesiswaan , Rabu (13/12).

Kondisi tersebut juga diperparah lantaran ruang kelas yang ada tidak sebanding dengan jumlah siswa. Suparjo menjelaskan untuk satu ruangan saja bisa dipakai secara bergantian sebanyak tiga kelas.

“Idelanya kan satu ruangan untuk satu kelas, kita ada sekitar 800 siswa mau tidak mau ada tambahan ruang kelas baru otomatis langsung kita gunakan meski sarana dan prasarananya belum lengkap,” katanya.

Suparjo menambahkan, ada sekitar empat ruang kelas baru yang belum memiliki meja dan kursi, namun untuk meminimalisir kondisi tersebut, pihak sekolah meminjam beberapa meja dan kursi dari Kantor Desa Mekarsari. Namun itu saja tidak cukup lantaran ketersediaan meja dan kursi pinjaman itu baru memenuhi dua ruang kelas saja. Alhasil dua ruang kelas kosong melompong tanpa meja dan kursi.

“Kita sudah konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan pimpinan proyek kalau kelas harus dipakai untuk ulangan, akhirnya kita pinjem kursi dari Kantor Desa dan beberapa dari ruang guru,” lanjutnya.

Sejauh ini pihak sekolah berharap ketersediaan meja dan kursi segera direalisasikan, apalagi pihaknya sudah melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan serta Dinas PUPR yang memiliki wewenang terkait pembangunan gedung sekolah.

“Sebelumnya kita sudah ke dinas, katanya pengalokasian anggarannya satu paket dengan pembangunan gedung baru. Berarti ada di Dinas PUPR permasalah pengadaan meja kursi itu. Kita cuma mau tahu kepastian kapan meja dan kursi itu datang karna ini menyangkut kebutuhan,” tuturnya.

Tak hanya itu, beberapa waktu lalu, beberapa murid di sekolah tersebut juga pernah menumpang belajar di aula kantor Desa Mekarsari pada saat ruangan kelas sedang dibangun.

“Maunya ada meja dan kursi pak buat kami belajar, mohon Ibu Bupati sekolah kami tolong dilihat. Jangan hanya sekolah lain yang memiliki meja dan kursi yang bagus,” ucap salah satu siswa tidak mau disebutkan namanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, MA Supratman, menuturkan pengadaan meubeller yakni meja dan kursi untuk sekolah sudah satu paket dengan pengadaan gedung.

Hal itu berkaitan dengan kesepakatan yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi bahwa dalam pengangaran pembangunan gedung sekolah baru dibarengi dengan pengadaan meubeller yang tertuang dalam satu Dokumen Pelaksanaan Penggaran (DPA).

“Jadi di tahun 2016 itu dianggarkan melalui Dinas PUPR satu paket pengadaan meubeller dengan bangunan, tapi pas pelaksanaannya di tahun 2017 ini Dinas PUPR tidak memasukkan meubeller dalam DPA nya. Akhirnya anggaran untuk meubeller tidak terserap,” ucapnya kepada Wartawan via seluler, Kemarin.

Suratman menjelaskan, terkait dengan kondisi SD Negeri 04 Mekarsari yang belum memiliki meja dan kursi pasca rampungnya 4 ruang kelas baru, pihaknya menilai bahwa saat pengajuan anggaran pembangunan gedung sekolah tersebut, Dinas PUPR tidak memasukkan anggaran pengadaan meubeller dalam satu DPA namun terpisah.

Supratman menjelaskan, kondisi tersebut juga kerap tejadi, seperti pada tahun-tahun sebelumnya yakni di 2013 sampai 2015. Dimana banyak ditemukan bangunan sekolah baru tapi tidak dilengkapi dengan meubeller nya.

“Setelah saya masuk di 2016 saya rubah, DPA gedung sekolah baru harus satu paket dengan meubeller nya, karna dari 2013 sampai 2015 kita masih punya pekerjaan serupa dimana dulu Dinas PUPR yang mengangarkan bangunan sekolah, Disdik yang lakukan pengadaan meubeller nya,” katanya.

“Kadang bangunannya sudah jadi, meubeller nya belum rampung tender dari kita, akhirnya ada gedungnya, tapi tidak ada meja dan kursi,” sambungnya.

Ia menambahkan, saat ini masih melakukan pembenahan disejumlah sekolah yang memiliki kondisi serupa dengan SD Negeri 04 Mekarsari, terlebih sekolah-sekolah yang gedungnya dibangun ditahun anggaran 2013 sampai 2015.

“Kita saja harus menyelesaikan PR (pekerjaan rumah) kita yang dari 2013 itu, kedepannya kita akan selesaikan dengan PUPR. Insya Allah tahun depan selsai semua,” tuturnya.(Nab)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *