Transparan  News
14 Desember 2018

Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Laksanakan Rakornas untuk Pemenangan Pilpres 2019

Anto Baho

TransparanNews, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Direktorat Hukum dan Advokasi laksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di The Acacia Hotel & Resorts Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat.

Rakornas Direktorat Hukum dan Advokasi TKN yang berlangsung selama 3 hari yakni dari tanggal 13 – 15 Desember 2018 dalam rangka menguatkan sinergitas direktorat hukum dan advokasi untuk pemenangan Pilpres 2019 yang luber dan jurdil.

Menurut Muslim Jaya Butar-butar sebagai Moderator dalam pelaksanaan Rakornas direktorat hukum dan advokasi TKN, bertujuan menyatukan visi misi untuk bersama-sama melawan hoax dan fitnah, mejadikan pemilu tanpa politisasi sara serta siap mengawal pemenangan Paslon 01 Jokowi – Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Selain itu, menurut Caleg DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dapil Bekasi – Depok ini, bahwa rakornas direktorat hukum dan advokasi TKN membahas kebijakan dan arah gerakan hukum untuk pemenangan pilpres 2019 yang luber dan jurdil. Juga pedoman penyampaian laporan pelanggaran pemilu.

“Ini untuk mengetahui skema prosedur penyampaian informasi dugaan pelanggaran pilpres oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) ke Tim Kampanye Nasional (TKN) sesuai peraturan Pelaporan dan Pelanggaran Pemilu berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 2017”, ujar Muslim kepada transparannews.com, Jumat (14/12) di Jakarta.

Menurut Muslim, adapun prosedur penyampaian laporan pelanggaran pilpres, Direktur Hukum TKN meminta Direktur Hukum TKD untuk membuat laporan pelanggaran pilpres di provinsi masing-masing untuk disampaikan ke Bawaslu.

“Nantinya Direktur Hukum TKD memerintahkan anggota untuk menyiapkan bahan laporan pelanggaran yang terjadi. Dan Direktur TKN akan memeriksa kelengkapan bahan laporan dugaan pelanggaran pilpres untuk disetujui”, jelas Caleg DPRD Jabar ini.

Ditambahkan Muslim, dalam Rakornas ini juga dibahas prosedur penyampaian informasi dugaan pelanggaran pilpres oleh koordinator tim relawan ke TKN.

“Tim relawan akan mengumpulkan bahan informasi dugaan pelanggaran pilpres dan disampaikan ke direktorat hukum dan advokasi untuk diperiksa dan disetujui untuk dilaporkan ke bawaslu”, tutup Muslim.

Turut hadir sebagai pembicara mewakili Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung dan Polri serta para direktorat hukum TKN dan TKD. (Anto/Beston)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *