Transparan  News
2 Desember 2019

Gubernur Sebaiknya Menerbitkan Pergub

soepianto

TransparanNews, JAKARTA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 hingga kini, 2 Desember 2019, belum rampung dibahas. Padahal, batas waktu pengesahan APBD DKI Jakarta 2020 adalah 30 November.

Alhasil, Gubernur maupun DPRD DKI Jakarta terancam dikenakan sanksi.

Menanggapi hal tersebut Amir Hamzah, pemerhati kebijakan Jakarta menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri seharusnya memerintahkan DPRD DKI Jakarta untuk menghentikan kegiatannya membahas APBD DKI 2020.

“Dasar hukumnya begini, sesuai dgn Permendagri 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020, tahapan persetujuan bersama DPRD dengan Kepala Daerah paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Artinya batas waktunya adalah 30 November padahal sekarang sudah 2 Desember,” tukas pria yang dikenal akrab di kalangan aktivis Jakarta ini.

Selanjutnya, Amir menambahkan, merujuk pada PP no 12 tahun 2019 maka DPRD DKI Jakarta melanggar aturan apabila masih membahas APBD DKI 2020.

“Pada pasal 107 PP ini menyatakan dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD maka Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD yang paling tinggi sebesar APBD sebelumnya,” tukas Amir.

“Artinya, APBD DKI 2020 bukan berdasarkan Perda melainkan Pergub, gubernur harus menerbitkan Pergub terkait hal itu dengan menggunakan pagu anggaran 2019,” pungkas Amir.

Mendagri mempunyai kewenangan yang diamanatkan PP no 12 tahun 2019 pasal 216 s/d 221 tentang Pengawasan Mendagri untuk mengakhiri polemik anggaran DKi,” imbuh Amir mengakhiri perbincangan. (Makmur)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *