Transparan  News
18 November 2019

Munas Golkar, Pakar : Ada 14 Keuntungan dengan Musyawarah

soepianto

TransparanNews, JAKARTA – Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ‏Emrus Sihombing berpendapat Munas Golkar yang sudah di depan mata. Dimana ada dua kandidat kuat untuk menjadi Ketua Umum (Ketum), yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.

Kata Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini, bahwa wacana yang mengemuka dalam Munas nanti lebih cenderung pada sistem penentuan Ketum lima tahun ke depan musyawarah atau voting. Sangat minim memperbincangkan perjuangan politik dan program untuk kesejahteraan kader.

Bahkan perbincangan musyawarah dan voting pun belum membahas secara mendalam dan paripurna manfaatnya bagi eksistensi Golkar minimal lima tahun ke depan.

“Saya berpendapat, dalam Munas Golkar awal Desember 2019, jauh lebih baik menggunakan mekanisme musyawarah daripada voting,” terang Emrus dalam keterangaan persnya, Senin (18/11) di Jakarta.

Menurut Pakar Komunikasi ini, setidaknya ada 14 keuntungan dengan musyawarah: (1) sesuai dgn budaya demokrasi ke-Indonesia-an, (2) benar-benar bebasis pada sila ke-empat dari Pancasila dan pembukaan UUD, (3) memperkecil atau meniadakan polarisasi di internal partai, (4) mencegah konflik di internal partai, (5) reputasi Golkar tetap terjaga dengan baik di tengah masyatakat, (6) memelihara soliditas di internal partai, (7) mencegah munculnya dua “nakoda”, (8) memelihara kekompakan di internal partai terutama menghadapi Pilkada 2020, (9) biaya politik lebih murah, (10) meniadakan kemungkikanan praktek politik karena tawaran “logistik” yg kebih besar sehingga menjadi fokus pada perjuangan politik, (11) mampu merumuskan politik kebersamaan, (12) mampu mengakomodasi pemikiran dan program dari setiap aspirasi pemilik hak suara, (13) mengedepankan komunikasi politik dialogis, dan (14) menghindari politik “menang-kalah” antar faksi.

Bagaimana dengan voting? Selain berpotensi kemungkinan munculnya kebalikan dari 14 point bila dengan musyawarah, maka sistem voting menjadi lebih dekat dengan demokrasi liberal daripada demokrasi ke-indonesia-an, yaitu musyawarah mufakat.

“Selain itu semua, saya mengusulkan agar Munas Golkar sejatinya melalui musyawarah mufakat. Jika tidak dengan musyawarah (tetap ngotot dengan voting), maka terlebih dahulu mengganti nama kegiatan dari “musyawarah nasional” (Munas) menjadi “voting nasional” (Vonas) atau “kongres nasional” (Konas),” ujarnya.

Dua kandidat yang akan maju, Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo, menurutnya, lebih memilih musyarawah mufakat.

“Airlangga Hartarto memilih musyawarah, menurut saya, karena selama ini dia memimpin Golkar selalu melakukan komunikasi politik di internal Golkar dengan mengedepankan14 point di atas. Sedangkan Bambang Soesatyo, saya juga berpendapat, dia lebih senang dengan musyawarah di Munas Golkar awal Desember 2019, karena dia sesungguhnya “produk” dari musyawarah menjadikan dirinya duduk di kursi nomor satu di MPR-RI,” tutupnya. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *