Transparan  News
6 Desember 2019

Muslim JB : “Omnibus Law” Terobosan Hukum Menumbuhkan Iklim Investasi di Indonesia

soepianto

TransparanNews, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Bakumham DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar, SH. MH yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM Ormas Kosgoro 1957 menyebut konsep omnibus law yang menjadi program Partai Golkar yang disampaikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto (AH) dalam pidato penutupan Munas X untuk mengajak seluruh kader, baik di eksekutif maupun legislatif mengawal penerapan omnibus law dengan cara melakukan sosialisaai adalah sebuah langkah yang sudah tepat dan benar dalam menumbuhkan iklim investasi di Indonesia.

Advokat kondang ini juga menyebut banyaknya peraturan yang saling tunpang tindih membuat iklim investasi di Indoensia mengalami kesulitan. Katanya, contoh, ketika UU Nomor 41 Tahun 1999 dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria mengandung tumpang tindih yang saling berbenturan satu sama lain.

Omnibus law bisa menyatukan atau melakukan harmonisasi ketiga UU ini menjadi sebuah payung hukum untuk mengatur dalam bentuk omnibus law agar tidak saling tumpang tindih.
Selain itu, kita lihat UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor ada konflik. Dimana dalam UU Administrasi Pemerintahan diperbolehkan adanya diskresi, namun pejabat di Daerah takut menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan karena terbentur dengan UU Tipikor walaupun sebenarnya tidak semua diskresi selalu mengandung tindak pidana korupsi. Namun tidak ada satupun Kepala Daerah berani mengunakan diskresi dalam mengambil kebijakan takut di bui. Nah, konsep omnibus law bisa masuk untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum atas setiap masalah yang ada,” ujar Muslim JB menjelaskan kepada TransparanNews.com, Jumat, (6/12) di Jakarta.

Katanya, Pemerintah seyogianya melakukan langkah-langkah inventarisasi setiap produk UU yang saling berbenturan, saling tumpang tindih kemudian disisir serta di klasifikasi mana yang berbenturan dan mana yang tumpang tindih agar dilakukan harmonisasi.

Jadi menurut Ketua Bidang Hukum Kosgoro 1975 ini, bahwa Omnibus law sebagai terobosan hukum dalam melakukan percepatan untuk menaikkan iklim Investasi di Indoensia suatu langkah yang patut didukung agar iklim Investasi tumbuh cepat di Indonesia.

“Langkah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menggunakan omnibus law sebagai payung hukum bisa diterapkan walaupun sebenarnya omnibus law hanya dikenal di Negara-negara penganut sistem hukum common law bukan sipil law seperti Indonesia,” ungkapnya.

Muslim Jaya Butarbutar, SH. MH yang saat ini sedang mengambil disertasi tentang konsep omnibus law berpendapat pemerintah sebaiknya melakukan revisi terhadap UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar kedudukan omnibus law sebagai payung hukum secara landasan teori Perundang-undangan punya tempat dalam hirarki perundang undangan.

“Dalam sistem Perundang-undangan Indoensia, konsep omnibus law belum ada tempat atau landasanya sehingga perlu secepatnya pemerintah melakukan revisi tentang pembentukan peraturan Perundangan-undangan untuk membuat atau memberi ruang omnibus law dalam sistem hukum Indoensia. Golkar sebagai partai pendukung pemerintah akan melakukan kajian dan diskusi publik terkait penerapan omnibus law di Indoensia,” tutupnya. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *