Transparan  News
29 November 2019

Muslim JB : Pernyataan Viktus, Gagal Paham AD/ART

soepianto

TransparanNews, JAKARTA – “Loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet) memprotes rapat pleno menjelang Munas Partai Golkar yang dipimpin oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto karena dianggap tidak membahas materi munas. Juru bicara (Jubir) Bamsoet, Viktus Murin, memperingatkan kubu Airlangga perihal perbuatan melawan hukum”. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar, SH, MH menganggap ancaman loyalis Bamsoet, Viktus Murin untuk menempuh jalur hukum terhadap DPP Partai Golkar terkait panitia pengarah (SC) menafsirkan secara sembarangan terhadap substansi Pasal 12 dalam Bab V tentang Struktur kepengurusan adalah kekeliruan besar, tidak berdasar serta bersifat kekanak-kanakan.

Muslim Jaya Butarbutar, SH, MH berpendapat, Panitia Pengarah (SC) Munas X Partai Golkar sama sekali tidak melakukan penafsiran sembarangan, namun semuanya berdasarkan ketentuan
AD/ART Partai Golkar.

“Jika dibaca secara seksama Pasal 12 ayat (4) Huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar terkait syarat–syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat secara tegas disebutkan bahwa syarat menjadi ketua umum adalah pernah menjadi Pengurus Partai Golkar tingkat Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat Provinsi dan atau pernah menjadi pengurus Pusat Organisasi pendiri dan yang didirikan selama 1 periode penuh. Dan di dukung oleh minimal 30 persen pemegang hak suara,” ujar Muslim menjelaskan dalam siaran persnya, Jumat (29/11).

Maka, menurut Muslim Jaya ButarButar, SH, MH memaknai kalimat pernah menjadi pengurus pusat dan/atau tingkat provinsi, Organisasi Pendiri dan didirikan, tentunya dukungan pemegang hak suara tersebut harus dibuktikan dengan dokumen tertulis.

“Bagaimana bisa mengetahui seseorang pernah menjadi pengurus tingkat pusat dan/atau daerah, organisasi pendiri dan dirikan, serta calon ketua umum tersebut didukung 30 persen pemegang hak suara, tentu harus dibuktikan dengan dukungan secara tertulis,” ungkap Wakil Ketua Bakumham DPP Golkar ini.

Katanya, jika dikaitkan dengan Pasal 50 dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar tentang pemilihan pimpinan Partai yang dimaksud dengan pemilihan ketua umum dilaksanakan secara langsung oleh peserta musyawarah dimana pemilihan dilaksanakan melalui tahapan penjaringan, pencalonan dan pemilihan, maka kedudukan Pasal 12 dalam ART tentang syarat menjadi ketua Umum Partai Golkar khususnya ayat 4 huruf a, terutama 30 persen syarat dukungan pemegang hak suara ditempatkan pada tahap pencalonan ketua umum bukan pada pemilihan ketua umum.

“Pemilihan ketua umum dilakukan secara langsung tanpa diwakilkan kepada orang lain. Sehingga demikian sama sekali Panitia Pengarah (SC) tidak melakukan pelanggaran AD/ART apalagi disebut melakukan perbuatan melanggar hukum. Tidak ada satupun pasal yang dilanggar Panitia Pengarah (SC) dalam draft rancangan Pantia Pengarah seluruhnya akan dimintakan persetujuan oleh Peserta Munas X Partai Golkar sebagai forum tertinggi Partai Golkar, sehingga dengan demikian pernyatan saudara Victus Murin ini gagal paham terhadap aturan AD-ART Partai Golkar khususnya pada Pasal 12 dan Pasal 50 ART,” ujar Muslim Jaya Butarbutar. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *