Transparan  News
30 Juni 2020

Para Menteri Harus Berani Minta Maaf

soepianto

TransparanNews, JAKARTA – Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo sengaja memberikan waktu 10 hari kepada para menteri-menterinya untuk intropeksi diri.

“Saya berpendapat Presiden memberikan rentang waktu dulu 10 hari. Namun, selama 10 hari ini tidak ada terobosan dari Menteri,” katanya kepada transparannews.com, (30/6).

Kemudian katanya, ketika tak ada terobosan maka perlu disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui.

Selain itu, menurut Emrus Sihombing, semua lintas Kementerian harus sadar untuk berbenah diri usai ditegur keras oleh Jokowi.

Ia berpendapat para jajaran Menteri harus melakukan dua hal setelah ditegur keras oleh Presiden. Pertama, meminta maaf kepada Presiden, kedua introspeksi diri atau mundur sebelum di reshuffle.

“Mereka harus mengatakan, mohon maaf bapak Presiden saya termasuk yang bapak marahin karena kinerja saya tidak bagus, kan gentle. Oleh karena itu ke depan saya akan memperbaiki diri, saya berjanji 1-2 bulan ke depan saya akan melakukan ini, ini, ini, temui saja bapak Presiden,” kata Komunikolog ini menerangkan.

“Atau, introspeksi diri. Menyatakan mundur diri sebelum Presiden reshuffle, sehingga jadi tidak beban Presiden. Seseorang pemimpin yang baik harus intropeksi diri, harus punya kesadaran sendiri, kesadaran harus dimunculkan,” tambahnya.

Menurutnya ada dua yang perlu digaris bawahi dari perkataan Presiden Jokowi yakni “Apa-apaan ini” dan “Saya sangat jengkel”. Dari dua ungkapan itu menunjukkan bahwa Presiden tidak puas dengan kerja teman-teman Menteri, terutama yang terkait dengan penanganan covid-19.

“Yang dikatakan Jokowi sangat tepat, jadi kita tidak boleh lagi melihat persoalan yang luar biasa ini hanya sekedar kejadian ordinary, jadi tindakan harus luar biasa,” katanya.

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner itu juga mengatakan bahwa pemimpin seperti Menteri harus berani mengambil resiko dan terobosan baru.

“Bahkan pak Presiden sudah menawarkan perlu enggak perppu, perpres? Kita akan keluarkan, ini hal yang luar biasa jadi oleh karena itu Menteri harus berani mengeluarkan keputusan menteri yang sifatnya strategis jangan normatif,” pungkas Emrus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak puas dengan kinerja para menteri, terlebih saat Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19.
Bahkan, ancaman perombakan kabinet atau pembubaran lembaga negara pun diungkapkan oleh Jokowi. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *