Transparan  News
21 Mei 2018

Pokja ULP Tidak Profesional, Pemenang Lelang Dibatalkan dan Dilakukan Evaluasi Ulang

Saut Manullang

TransparanNews, BEKASI – Kelompok Kerja Unit Lelang Pengadaan (Pokja ULP) Barang Jasa Pemerintah Kota Bekasi batalkan pemenang lelang paket kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan. Dimana sebelumnya, pokja ULP telah mengumumkan melalui Lelang Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) bahwa pemenangnya PT TPK.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) ULP Barang Jasa Kota Bekasi, Asep Kadarisman, adapun alasan Pokja ULP membatalkan pemenang adalah Pokja ULP perlu melakukan evaluasi ulang kembali terhadap dokumen penawaran dari pemenang (PT TPK).

“Ketika setelah penetapan dan masa sanggah, ternyata masih terdapat kekurangan”, ujar Asep kepada transparannews.com baru-baru ini.

Dijelaskannya, adapun pada penilaian sebelumnya, sehingga mengumumkan PT TPK tersebut menjadi pemenang, berdasarkan hasil evaluasi awal penawarannya belum ditemukan kekurangan.

“Pokja ULP akan mengumumkan kembali pemenang setelah dilakukan evaluasi ulang”, jelas Asep.

Sementara itu, menurut Jumanter, SH, dari Praktisi Hukum mengatakan, bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah terikat secara hukum pada Pasal 5 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu; “pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut; Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif dan Akuntabel.”
 
“Prinsip-prinsip tersebut yang akan menjadi indikator utama untuk menilai apakah suatu proses pengadaan barang/jasa kredibel atau tidak”, jelasnya.
 
Dikatakan Jumanter, terkait dengan aspek hukum di tahapan evaluasi penawaran, selalu terjadi di lapangan berbagai persoalan hukum mulai dari sanggahan, pengaduan dan/atau gugatan yang bermula dari tahapan evaluasi penawaran. Tahapan evaluasi penawaran merupakan tahapan yang paling penting, vital dan strategis dari semua proses tahapan pemilihan penyedia barang/jasa. Karena tahapan tersebut merupakan tahapan yang paling menentukan bagi semua calon penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran.
 
“Dalam tahap evaluasi tersebut para penyedia barang/jasa Kelompok Kerja (Pokja) ULP terkait penawaran yang diajukannya sudah harus melakukan seleksi apakah lulus atau tidak lulus baik tahapan administratif, teknis dan harga”, ucapnya.
 
Menurutnya, jika Pokja ULP di dalam proses evaluasi penawaran tidak profesional dan selektif, maka yang terjadi lelang ulang karena setelah pengumuman timbul berbagai persoalan.
 
“Bahkan tidak tertutup kemungkinan ada penyedia barang/jasa yang berkualifikasi dan berpengalaman bagus namun pada tahap selanjutnya yaitu evaluasi teknis, penyedia barang/jasa tersebut gugur yang disebabkan oleh tidak jelasnya batasan/parameter/indikator yang digunakan oleh Pokja”, katanya. (Anto)

 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *