Transparan  News
2 Juli 2020

Polemik Raperda Kerjasama Daerah, Wali Kota Bekasi : Karena Ada Perubahan Payung Hukum

soepianto

TransparanNews, BEKASI – Terkait polemik Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga ditanggapi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Wali Kota Bekasi mengatakan hal tersebut, dilakukannya perubahan karena ada perubahan Payung Hukum, yaitu PP No 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan PP tersebut mencabut PP No 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah.

Lanjut Wali Kota mengatakan, bahwa penyusunan Naskah Akademinya juga difasilitasi Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Jabar.

“Berdasarkan point tersebut diatas, kalau tidak dilakukan perubahan, maka tidak bisa dijadikan rujukan hukum atau cantolan,” jelas Wali Kota Bekasi menerangkan kepada transparannews.com melalui pesan whatsapp, Kamis (02/07).

Semetara itu, Ketua Fraksi Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi Daryanto menyatakan hal senada, adanya perubahan payung hukum, yakni PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah yang menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah jadi Perda 6 tahun 2012 perlu ada perubahan.

“Jadi ada payung hukum diatasnya yakni PP nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah dipandang perlu untuk ada perubahan dari Perda nomor 6 tahun 2012,” ucap Daryanto pada media, Kamis (2/7/2020).

Anggota Pansus 8 ini juga mengatakan, pihaknya telah berkordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan disarankan untuk disempurnakan (Perda 6 tahun 2012-red).

“Kita juga sudah konsultasi dengan Kemenkumham Kanwil Jawa Barat dan disarankan agar ada penyempurnaan peraturan tentang kerjasama daerah,” tandasnya.

Ketika ditanya apakah Perda Nomor 6 Tahun 2012 diperbaharui atau dibikin baru, jawabnya dengan tegas. “Dirubah atau disempurnakan. Jadi bukan dibikin baru,” tegasnya.

Daryanto juga meyakinkan bahwa Raperda tersebut hasil dari asistensi akademisi dan juga dikawal oleh kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat.

Namun, ironisnya ada salah satu kesalahan fatal di Raperda tersebut yakni di point Mengingat, yakni disebutkan UU Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kota Bekasi. Padahal yang benar UU Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Bekasi. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *