Transparan  News
8 Maret 2019

Raker Teknis Pengawasan Tahapan Pemilu se- Kabupaten Labuhanbatu

Anto Baho

TransparanNews, LABUHANBATU – Panwaslu se- Kabupaten Labuhanbatu laksanakan Rapat Kerja (Raker) Teknis Pengawasan Tahapan Pemilu, Jumat (08/03) yang berlangsung di Permata Land jalan Ahmad Yani Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun agenda Raker Teknis Pengawasan Tahapan Pemilu yang di laksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan Pengawasan Pemilihan DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019.

Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Makmur, SE menyampaikan agar seluruh Panwas se Kabupaten Labuhanbatu lebih efektif melakukan pengawasan, apalagi sekarang ini sudah sangat intens para peserta Pemilu melakukan sosialisasi dilapangan.

“Sebab itu, saya sebagai Ketua Bawaslu mengingatkan sebagai pengawas pemilu apapun yang dilakukan oleh peserta Pemilu yang dalam hal ini Partai Politik tidak luput dari Pengawasan kegiatan yang dilakukan peserta pemilih tersebut. Intinya diawal lakukan pencegahan, sesuai dengan tema cegah, awasi dan tindak”, ucapnya.

Kata Makmur, bahwa sifat pengawasan itu yang pertama pencegahan, kemudian lakukan pengawasan. Sepanjang pencegahan pengawasan dilakukan ada yang melanggar aturan baru dilakukan tindakan.

Sebelum melakukan sosialisasi, peserta pemilu harus terlebih dahulu memberikan pemberitauan kepada pihak kepolisian dan tembusan KPU dan BAWASLU. Maka Kepolisian akan mengeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitauan) terkait kegiatan yang dilakukan peserta Pemilu. Maka dengan pemberitauan itu resmi peserta pemilu melakukan kegiatan itu dan Panwaslu lakukan pemberitauan dan melakukan pengawasan.

Terkait sebelum kegiatan kampanye dilakukan, Panwaslu pastikan pengawas Kecamatan dan pengawas Desa/Kelurahan untuk melakukan pendekatan kepada Panitia yang melaksanakan kegiatan kampanye dan sifatnya hanya mengingatkan agar jangan sampai terjadi pelanggaran Pemilihan Umum.

“Pemerintahan Desa berbeda dengan Bupati, Bupati boleh berpolitik boleh menjadi Pengurus Partai. Sedangkan Kepala Desa/Kelurahan harus netral. Seluruh Panwas Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu sudah melakukan audiensi ke kantor Kepala Desa dan Panwaslu juga pantau tingkat Kecamatan dan memberitahukan batas mana dan apa saja yang tidak boleh dilakukan sebagai ASN dan Pemerintahan Sipil Desa”, jelas Makmur. (Samuel)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *